Hasil Rapat Komisi III DPR dan Kapolri: Sanksi Tegas Polisi Terlibat Politik Praktis

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal menindak tegas polisi yang terlibat politik praktis pada Pilkada 2024.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Komisi III pun mendukung sebagaimana tertuang dalam kesimpulan hasil rapat kerja.

"Komisi III DPR RI mendukung Polri menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pilkada serentak 2024 dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," demikian salah satu poin kesimpulan.

Raker itu juga dihadiri 34 Kapolda, termasuk Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono.

Sebelumnya, 2 Perwira Pertama (Pama) di Sulsel dijatuhi sanksi karena terlibat politik praktis.

Keduanya adalah AKP Andi Sukri Sulaiman dan AKP Andi Muhammad Yusuf Sulaiman.

Mereka kedapatan terlibat politik praktis setelah mendatangi acara salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bone.

Baca juga: BREAKING NEWS: 2 Perwira Polda Sulsel Tak Netral di Pilkada Dapat Jabatan Baru Jelang Pencoblosan

Keduanya kemudian "diparkir" di Yanma Polda Sulsel selama beberapa pekan.

Namun, baru-baru ini, mereka dipromosikan menduduki jabatan baru.

Sukri diangkat menjabat Kasipatwalairud Subditpatroliairud Ditpolairud Polda Sulsel, sedangkan Yusuf diangkat menjabat Paur Si STNK Subditregident Ditlantas Polda Sulsel.

Promosi jabatan terjadi saat rangkaian Pilkada serentak belum usai, bahkan pencoblosan terhitung lebih 2 pekan lagi.

Promosi jabatan mereka tertuang dalam Telegram Kapolda Sulsel bernomor STR-695-XI-KEP-2024.

Baca juga: Baru Usai Disorot Komisi III DPR, 2 Perwira Polda Sulsel Tak Netral di Pilkada Kini Promosi Jabatan

Anggota Komisi III DPR RI sempat menyoroti kasus mereka.

Sorotan itu, dibahas saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Mapolda Sulsel, Kamis (31/10/2024).

Hadir Andi Amar Ma'ruf Sulaiman dari Fraksi Partai Gerindra, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Fraksi PKS, Andi Muzakkir Aqil dari Fraksi Partai Demokrat, dan Sarifuddin Sudding serta Widya Pratiwi dari Fraksi PAN.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono jadi tuan rumah.

Ada pula Kajati Sulsel, Agus Salim dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, fokus utama yang menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja tersebut adalah terkait pelaksanaan Pilkada.

"Tadi kita membicarakan temannya adalah Gakkumdu, tentang persiapan-persiapan menghadapi Pilkada, semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah-masalah," kata legislator asal Kalimantan Selatan itu.
 
Dalam pertemuan itu, lanjut dia, jajaran Polda Sulsel dan Kejati Sulsel dituntut untuk bersikap netral di ajang pesta demokrasi lima tahunan ini.

"Kepolisian dan jaksa agar bisa memantau lapangan dengan baik. Jangan sampai keterlibatan ASN, anggota (Polri) ada yang tidak rapi (netral)," ujar Sekjend PKS ini.

Secara spesifik, salah satu yang menjadi sorotan yaitu adanya 2 oknum perwira Polda Sulsel yang disebut tak netral.

Pasalnya, keduanya diduga telah menghadiri langsung deklarasi salah satu calon Bupati Bone tanpa seizin atasan.

"Dan kita cek beberapa daerah, di Sinjai, Bone dan sebagainya. Iya iya, termasuk juga (dua oknum perwira Polda Sulsel yang diduga tak netral)," ujar Habib Aboe Bakar.

Hal senada diungkapkan Sarifuddin Sudding yang dihampiri di lokasi yang sama.

Ia mengaku, indikasi ketidak netralan dua oknum polisi itu telah menyeruak ke publik dan harus ditindaklanjuti dengan segera oleh Polda Sulsel.

"Itu ada indikasi ke arah situ dan kita minta kepada pihak Kapolda supaya itu melakukan suatu tindakan terhadap anggota-anggota (yang tidak netral)," tegas Sarifuddin Sudding.

Bahkan secara khusus, lanjut Sarifuddin Sudding, dirinya sudah meminta Bid Propam Polda Sulsel untuk mengambil langkah tegas jika ada laporan masyarakat tentang ketidaknetralan anggota Polri.

"Dan saya juga meminta secara khusus pihak bir propam supaya turun tangan menangani kasus-kasus seperti itu ketika ada laporan dari masyarakat," ucapnya.

Olehnya itu, politikus senior yang berlatar belakang advokat ini, meminta agar Polda Sulsel dan Kejati Sulsel serta Bawaslu sebagai Gakkumdu untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.

"Makanya kita tekankan betul supaya anggota kepolisian, kejaksaan dan juga penyelenggara pemilu betul-betul melaksanakan tugasnya secara profesional, secara parsialitas dan menjaga netralitas," imbuhnya.(*)