Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Luwu

KPU Luwu Batasi Jumlah Rombongan Debat Kedua Pilkada, Hanya 50 Orang

Debat kedua Pilkada Luwu akan digelar di Makassar, KPU batasi rombongan paslon maksimal 50 orang dan larang bawa atribut..

Tayang:
Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Sukmawati Ibrahim
IST
Debat pertama KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, di Hotel Dalton, Kota Makassar pada Rabu (30/10/2024). KPU Luwu mengatur ketat debat kedua Pilkada 2024, membatasi rombongan paslon maksimal 50 orang dan melarang atribut. 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, akan menggelar debat kedua untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwum Selasa (12/11/2024) sekitar pukul 20.00 Wita malam di Hotel Claro, Kota Makassar.

Debat kedua kali ini mengangkat tema "Memperkuat Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Layanan Publik, Digitalisasi, dan Penegakan HAM-Demokrasi dalam Mengatasi Kesenjangan di Kabupaten Luwu."

Komisioner KPU Luwu, Suherman, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama Leasing Officer (LO) dari ketiga pasangan calon (paslon), disepakati hanya 50 orang rombongan dapat memasuki ruang debat.

"Untuk semua rombongan paslon yang masuk, juga dilarang membawa atribut dalam bentuk apapun kecuali yang melekat di badan," ujarnya, Senin (11/11/2024).

Suherman juga menjelaskan bahwa pelaksanaan debat kedua ini akan berlangsung selama sekitar 180 menit.

Terdiri dari 150 menit untuk debat utama dan 30 menit untuk iklan.

Baca juga: Bawaslu Luwu Latih PTPS Jelang Pilkada 2024

"Kita maksimalkan 180 menit. Jadi, 150 menit untuk body debat, dan sisanya 30 menit untuk iklan," jelasnya.

Menurut Suherman, persiapan KPU Luwu jelang debat kedua sudah mencapai 80 persen.

Sementara itu, tujuh panelis yang akan bertugas pada debat ini masih dikarantina untuk merumuskan pertanyaan sesuai dengan sub-tema debat yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa sub-tema akan dibahas dalam debat kedua ini, antara lain:

- Ekonomi Kreatif dan UMKM, Potensi Daerah (Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan).

- Konektivitas Wilayah dan Kesenjangan Wilayah (Infrastruktur).

- Penegakan Hukum

- Demokrasi dan HAM

- Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi.

- Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. (*)

Laporan Jurnalis Tribun-Timur, Muh Sauki Maulana. 

 

 

 

 


---

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved