Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tsunami Pengangguran dan Darurat Homeless Bayangi 100 Hari Prabowo-Gibran, Butuh 5 Langka Konkret

Kebijakan yang terfokus dan implementasi yang konsisten dapat menjadi kunci untuk mencegah krisis sosial ini.

Editor: AS Kambie
dok.tribun
Abdul Rauf Tera, Pemerhati Ketenagakerjaan 

Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, jumlah orang yang hidup tanpa rumah di Indonesia bisa meningkat drastis.

Kebijakan yang Harus Ditempuh Prabowo-Gibran

Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam 100 hari pertama untuk mencegah terjadinya tsunami pengangguran dan darurat tunawisma. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan:

1. Ciptakan lapangan kerja berbasis inovasi dan teknologi
Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis teknologi dan inovasi. 

Sektor teknologi dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, terutama generasi muda. 

Program pelatihan dan pengembangan keterampilan digital harus menjadi prioritas agar angkatan kerja Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan pasar kerja global.

2. Maksimalkan UMKM dan ekonomi kreatif
UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam menyerap tenaga kerja. 

Pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada UMKM melalui akses permodalan, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung mereka agar dapat bertahan dan berkembang. 

Dengan memperkuat UMKM, pemerintah tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengurangi risiko tunawisma karena banyak keluarga bergantung pada sektor ini.

3. Galakkan program perlindungan sosial yang lebih inklusif
Program perlindungan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan bantuan perumahan harus ditingkatkan. 

Program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membantu mereka untuk tetap memiliki tempat tinggal dan akses terhadap kebutuhan dasar selama masa-masa sulit. 

Program ini juga dapat diperluas agar mencakup pekerja informal yang selama ini kurang terjangkau.

4. Pastikan kebijakan pembangunan perumahan terjangkau
Pemerintah harus fokus pada pembangunan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Program rumah subsidi atau bantuan perumahan dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko tunawisma. 

Selain itu, pemerintah juga dapat bermitra dengan sektor swasta untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved