Empat Daerah di Sulsel Dapat Suntikan Insentif Fiskal Stunting, Total Rp 23 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Empat pemerintah daerah mendapatkan dana insentif fiskal.

Dana ini diberikan dengan kategori kinerja penanganan stunting.

Total insentif fiskal yang disalurkan pemerintah pusat kepada Sulsel sebanyak Rp23 miliar. 

Keempat daerah tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Takalar sebesar Rp6,1 miliar.

Kabupaten Soppeng Rp5,6 miliar, Luwu Timur Rp5,6 miliar, dan Sidrap Rp5,4 miliar.

Saat ini, anggaran insentif fiskal ini sudah dikelola pemerintah daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Prof Nunung Nuryartono mengatakan pemerintah daerah bersama stakeholder terkait harus memaksimalkan insentif fiskal ini.

"Harapan kami dana insentif digunakan untuk upaya penanganan angka stunting," jelas Prof Nunung beberapa waktu lalu.

Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang memetakan secara geospasial untuk menentukan target yang tepat.

Prof Nunung meminta daerah lain juga bisa bergerak menekan angka stunting.

"Kita masih perlu bersama-sama agar bisa mengejar upaya yang dilakukan provinsi lain menurunkan angka stunting di bawah nasional," ujar Prof Nunung.

Data Prof Nunung, ada dua kabupaten di Sulsel yang konsisten menurunkan prevalensi stunting sejak 2018 hingga 2023. Keduanya yaitu Bantaeng dan Pinrang.

Stunting masih jadi pekerjaan rumah Pemprov Sulsel.

Tercatat masih ada 41.785 anak stunting di Sulsel

Data tersebut berdasarkan hasil penimbangan di Posyandu bulan Agustus tahun ini. 

Hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) Prevalensi stunting Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yaitu dari 27,2 persen menjadi 27,4 persen atau meningkat 0,2 persen pada 2023. 

Pasalnya, Angka stunting Sulsel lebih tinggi dari prevalensi nasional yaitu 21,5 persen. Padahal target Prevalensi stunting nasional tahun 2024 adalah 14 persen. 

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ishaq Iskandar mencatat tantangan utama pengentasan stunting adalah akses dan kualitas gizi.

Kemudian pendidikan dan kesadaran masyarakat, infrastruktur kesehatan, kondisi sosial, dan ekonomi.

Selain itu, masih tingginya angka balita under weight yaitu 21,7 persen dan wasting 8,3 persen.

Angka prevalensi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 10,9 persen.

Lalu Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 6,48 persen, dan Ibu hamil anemia.

Ketiga terkai pola pengasuhan anak yang cenderung mengabaikan standar asupan gizi yang tepat. 

Dinkes Sulsel sedang melakukan beberapa upaya penurunan angka stunting. 

Diantaranya dari program Pappadeceng gizi yaitu inovasi layanan Fasilitasi Intervensi dan pendampingan gizi untuk percepatan upaya pencegahan dan  penanggulangan masalah gizi.

Sasarannya ibu hamil, bayi dan anak di bawah dua tahun, kelompok sasaran 1000 HPK. 

Desa yang menjadi Lokus Program Pappadeceng Gizi adalah 120 Desa Lokus tertinggi stunting dan wasting di 24 kabupaten dan kota. (*)