Appi-Aliyah Apresiasi Putusan MK, Siap Dukung Kesejahteraan Buruh di Makassar

Hal ini berdasarkan kajian kondisi ekonomi wilayah serta rekomendasi dari dewan pengupahan daerah dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempertimbangkan biaya hidup yang terus meningkat. 

Selain itu, Appi-Aliyah juga berupaya memberikan akses lebih luas bagi buruh untuk mendapatkan jaminan sosial.

Tak hanya itu, pelayanan kesehatan melalui pengawasan ketat terhadap keikutsertaan perusahaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Memastikan bahwa perusahaan di wilayahnya mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diwajibkan, seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Memberikan izin kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing) dan memastikan mereka memenuhi standar ketenagakerjaan yang bukan hanya fokus pada aspek pengupahan, pemerintah Appi-Aliyah juga memperkuat program pelatihan keterampilan bagi pekerja. 

Program ini diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memberikan bekal keterampilan baru bagi buruh yang terkena dampak digitalisasi atau pandemi. 

Program pelatihan ini diharapkan dapat membantu pekerja beradaptasi dengan tuntutan industri yang terus berkembang dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. 

Tak hanya itu, dalam hal penyelesaian perselisihan tenaga kerja, pemerintah Kota akan mengedepankan pendekatan mediasi sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis. 

Melalui peran mediator dari dinas ketenagakerjaan, berbagai perselisihan buruh, seperti masalah PHK dan perjanjian kerja, dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memberatkan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pekerja perempuan dan buruh yang tergolong rentan. 

Mengawasi agar perusahaan mematuhi kebijakan terkait pekerja perempuan dan perlindungan terhadap pekerja anak. 

Andi Januar menambahkan, pemerintah kota di bawah kepemimpinan Appi-Aliyah akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar aturan. 

Terutama tentang perlindungan pekerja perempuan dan menindak tegas praktik-praktik diskriminatif di tempat kerja.

"Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah paslon Appi-Aliyah terhadap buruh dan pekerja, yang merupakan tulang punggung perekonomian," jelas Ketua Bappilu Partai Demokrat Sulsel itu.

Dia menegaskan komitmen Appi-Aliyah untuk terus mendukung dan melindungi hak-hak tenaga kerja, serta berupaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik dan inklusif.

"Langkah-langkah ini menjadi bukti keberpihakan Appi-Aliyah terhadap kaum buruh yang menjadi tulang punggung perekonomian Makassar," jelasnya.