Terima Tuntutan Dana Hibah Kepemudaan, Anggota DPRD Takalar: Itu Bukan Persoalan Susah

TRIBUN-TAKALAR.COM - 7 Anggota DPRD Takalar menerima aspirasi HMI, PMII, IMM, dan Hipermata terkait penganggaran dana hibah dan pengadaan aula kepemudaan.

Hadir menemui anggota DPRD Takalar Nur Alim Rukman, Ichsan Ariansyah Muchtar, Fadel Achmad, Sri Reski Ulandari, Israwati, Ibrahim Bakri, dan Hilal Hamzah Hisbul Sajadah.

Anggota DPRD Takalar yang juga adalah pentolan PMII Takalar, Ichsan Ariansyah Muchtar mengatakan dana hibah memang sangat dibutuhkan organisasi kepemudaan.

"Ini bukan persoalan susah, asal kita mau mengawalnya sama-sama," katanya saat audiensi dengan peserta aksi.

Diwawancarai pasca debat, Wakil Ketua DPRD Takalar, Fadel Achmad mengatakan DPRD Takalar akan memperjuangkan aspirasi tersebut dan membawanya pada forum lebih lanjut.

Mengenai pengelolaan dana hibah tidak melalui KNPI, Fadel mengatakan akan mengecek dulu regulasinya.

"Kami akan mengecek dulu regulasinya, seperti apa. Karna beberapa tahun belakangan pelaksanaannya seperti itu di Takalar. Selain itu, kami juga akan berkordinasi dengan eksekutif terkait hal itu," katanya.

Terkait aula kepemudaan, Fadel Achmad mengatakan akan berkordinasi dengan dinas terkait untuk mengupayakan aset yang tidak terpakai untuk dipergunakan sebagai gedung kepemudaan.

"Ini akan menjadi dasar dan akan kita bawa ke forum lebih lanjut dengan dinas-dinas terkait," katanya.

Sebelumnya, HMI, PMII, IMM, dan Hipermata tuntut Pemkab Takalar menganggarkan dana hibah kepemudaan.

Ketua Pengurus Besar Hipermata, Muhammad Nasrum mengatakan dana hibah kepemudaan bertujuan agar pengembangan organisasi kepemudaan dan kedaerahan di Takalar dapat terus berjalan.

"Pemerintah daerah wajib menganggarkan dana hibah untuk dijadikan sebagai dana operasional untuk OKP dan Organisasi kedaerahan. Tujuannya agar teman-teman tidak susah dalam melaksanakan kegiatan," katanya.

Ketua HMI Cabang Takalar Muhammad Kasim mengatakan bahwa dalam sejarahnya, pada tahun 2022 sempat dianggarkan dana hibah kepemudaan.

Saat itu dianggarkan 100 juta rupiah dan dikelola KNPI Takalar. Namun, kata Kasim, pengurus DPD KNPI Takalar saat itu tidak mencairkan, malah mengembalikannya ke Pemkab Takalar sebagai dana Silpa.

"Skema pengelolaan dana hibah kepemudaan oleh KNPI perlu dipertimbangkan kembali. Karna dalam dalam pengelolaannya tidak maksimal," katanya.