Ratusan RT RW di Palopo Tolak Pemilihan RT RW dan Minta Insentif Segera Dibayar

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Ratusan ketua RT dan RW Kota Palopo unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palopo, Senin (28/10/2024).

Unjuk rasa tersebut merupakan wujud penolakan terhadap rencana Pemerintah Kota Palopo yang ingin melakukan pemilihan ketua RT RW.

Mereka juga meminta agar insentif RT RW yang belum terbayarkan selama 10 bulan segera dibayar oleh Pemerintah Kota Palopo.

Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban oleh massa aksi.

Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan wujud kekecewaan mereka atas insentif RT RW yang tak kunjung dibayar.

Koordinator lapangan aksi, Feriyanto mengatakan Ketua RT RW dari 48 Kelurahan di Kota Palopo lakukan aksi untuk meminta pertanggungjawaban PJ Wali Kota Palopo, Firmanza yang telah mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal) nomor 57 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

“Kami meminta pertanggungjawaban Pj Walikota Palopo yang telah mengeluarkan Perwal nomor 57 tahun 2024. Kami menilai Perwal itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kelurahan," kata Feriyanto.

Ia menilai PJ Wali Kota Palopo sangat memaksakan pergantian RT RW yang saat ini menjadi konflik di kalangan masyarakat.

Menurut Feriyanto, Perwal yang dikeluarkan oleh PJ Wali Kota tidak berlandasan hukum karena seorang penjabat wali kota dilarang menggugurkan aturan Wali Kota yang telah menjabat sebelumnya.

“Yang menjadi konflik saat ini pengusulan pergantian RT, RW dan LPMK di Kelurahan se Kota Palopo. Mereka juga telah melaksanakan rapat pertemuan dan 80 persen RT, RW dan LPMK menolak itu," tegasnya.

Tak hanya itu, massa aksi juga mempertanyakan insentif RT RW yang tak kunjung diterima selama 10 bulan terakhir.

“Selama 10 bulan ini belum dibayarkan insentif kami, jika dikalikan dengan seribu orang RT dan RW di Kota Palopo itu tentu merupakan anggaran yang besar. Yang kami takutkan dan menjadi pertanyaan bagi kami adalah kemana anggaran ini, jangan sampai dikuasai oleh bapak Pj Wali Kota,” jelasnya.

Hingga unjuk rasa berakhir, tak satupun pihak Pemerintah Kota Palopo termasuk PJ Wali Kota yang menemui massa aksi. (*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini