Utang Pemprov Sulsel Sisa Rp93 Miliar, BKAD Pede Lunasi di 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel secara bertahap mulai dibayar.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin.

Salehuddin mengaku pembayaran utang dilakukan dengan dua kali parsial.

Dari 671 Miliar utang ke pihak ketiga, kini tersisa Rp 93 Miliar.

"Kondisi kemarin, (belum terbayar) parsial 1 sisa 15 Miliar, parsial 2 sisa 78 M, dari 671 M utang pihak ketiga, keseluruhan," jelas Salehuddin kepada Tribun-Timur.com di Rujab Gubernur Sulsel beberapa Waktu lalu.

Salehuddin mengaku optimis pelunasan utang bisa dilakukan pada penguhujung Tahun Anggaran 2024.

Sebab penganggaran sudah dilakukan, hanya saja sisa pembayaran utang.

"Insya Allah selesai kan anggaran sudah ada semua, pasti selesai. Semoga selesai ajuan perangkat daerah," katanya.

Sementara Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 Kabupaten/Kota bakal menyebrang ke tahun anggaran 2025.

Pemprov Sulsel baru bisa membayarkan DBH kabupaten/kota hingga Maret 2024.

"Baru mau bayar bulan tiga (Maret), semua kabupaten dan kota. Belum ditransfer, baru mau ditransfer," jelas Salehuddin.

Salehuddin mengakui adanya realisasi DBH yang nantinya baru ditransfer pada tahun anggaran 2025.

Untuk mengantisipasi persoalan, Salehuddin mengaku akan masuk dalam penganggaran di 2025.

"Ada yang menyeberang, tapi nyebrangnya kami sudah anggarkan di 2025. Beda dulu tidak pernah diproyeksikan pembayaran utang," kata Salehuddin.

"Sekarang di 2025 kita sudah proyeksikan untuk bagi hasil yang tidak kami bayarkan," jelasnya.

Nantinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) 2025, akan memuat utang DBH tahun 2024.

"DBH 2025 tetap dianggarkan full itu, 12 ditambah kurang bayar tahun ini," ujarnya.

Terkait APBD 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan sudah mengungkapkan rancangan 'APBD Sehat'.

Konsep APBD Sehat ini menurutnya akan menjaga stabilitas keuangan Pemprov.

Bahkan, APBD Sehat ini sudah mulai diterapkan dalam APBD perubahan 2024.

"Kita sedang mendesain APBD yang sehat, itu dibutuhkan untuk mendesain provinsi yangs sehat," jelas Prof Zudan.

Prof Zudan mengaku efisiensi anggaran dibutuhkan.

Salah satunya terkait aktivitas yang bisa dilakukan secara daring, akan didorong memanfaatkan aplikasi digital.

Misalkan, apel pagi yang bisa dilakukan melalui zoom.

Hal ini menurutnya bisa lebih mengefisiensi anggaran.

"Rapat-rapat, bisa kita buat lebih efektif. Misalnya 12 kali rapat di hotel kita selesaikan 6 kali. Kemudian rapat misalnya harus bertemu seperti apel pagi, kita rubah dengan zoom. Jadi orang-orang tidak perlu mengeluarkan waktu, beli bensin, kantor di Pemprov tidak satu tempat," katanya.

Konsep APBD Sehat pun akan diterapkan pada tahun anggaran 2025.(*)