Marwan Mansyur Pikul Beban Utang Rp500 Miliar Pemkab Enrekang Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pesan khusus disematkan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh kepada Pj Bupati Enrekang Marwan Mansyur.

Marwan Mansyur dilantik sebagai Pj Bupati Enrekang di Aula Tudang Sipulung, Rujab Gubernur Sulsel pada Rabu (23/10/2024) siang.

Perhatian Prof Zudan tertuju pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang.

"Sekarang saya minta koordinasi dengan pak Sekda menyelesaikan program menuju APBD Sehat," jelas Prof Zudan.

APBD Sehat memang jadi prioritas Prof Zudan dalam mengelola pemerintahan.

Sebab, APBD sehat disebutnya bisa mengakomodir pembangunan dan menjamin kesejahteraan ASN.

"Ini penting karena dengan APBD Sehat, beban kewajiban secara bertahap bisa diselesaikan. Ini perlu jadi perhatian berdua dengan Sekda," lanjutnya.

Beberapa waktu lalu, DPRD Enrekang memang menyoroti kinerja H Baba sebagai Pj Bupati Enrekang sebelumnya.

Baca juga: H Baba Blak-blakan Utang Pemkab Enrekang Tembus Rp441 Miliar, Gaji/Sertifikasi ASN Jadi Tumbal

Sorotan dewan ini karena Baba dianggap tak mampu mengelola pemerintahan dan keuangan Pemkab Enrekang.

Dewan menganggap di masa transisi pergantian kepala daerah, kondisi keuangan Pemkab Enrekang mengalami defisit.

Anggota DPRD Enrekang, Andi Hairul mengatakan, kondisi Pemkab Enrekang saat ini sangat memprihatinkan.

Kata dia, keuangan Enrekang mengalami defisit sehingga beberapa hal seperti, TPP ASN, BPJS Kades, insentif honorer hingga honor imam masjid se Kabupaten Enrekang belum terbayarkan.

"Susah memang kalau ada anggaran-nya masuk dibayar semua dulu yang kita anggap persoalan mendesak yang penting dulu tapi sebenarnya penting semua," katanya, Sabtu (21/9/2024).

"Memang defisit kondisi keuangan. Kan sebenarnya ini persoalan dana transfer per 3 bulan kalau saya tidak salah, tetapi kalau mau dibayar semua tidak cukup, kalau dibayar-mi itu," ucapnya.

Hairul mengungkapkan, Pemkab Enrekang juga memiliki utang kurang lebih Rp 500 miliar setelah melakukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

"Itu-mi kasi berat Enrekang karena semua menuntut baru dana transfer masuk tidak cukup," ujar legislator Demokrat ini.

Baca juga: 1 Tahun Jadi Pj Bupati, H Baba Kembali ke Posisi Sekda Enrekang Sulsel

Enrekang Umar menuturkan, memang ada evaluasi dari masing-masing partai parlemen terkait kinerja Pj Bupati Enrekang. 

"Kalau dari kami, hasil evaluasi memang ada beberapa persoalan yang belum terselesaikan," jelasnya.

Menurut Umar, Pj Bupati Enrekang dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan tata kelola keuangan Pemkab Enrekang.

"Perlu ada penataan ulang sehingga hak-hak keuangan, hak-hak ASN itu bisa dipenuhi. Contohnya TPP ASN inikan sesuai dengan di APBD inikan 6 bulan tapi yang baru terbayar ini 2 bulan," ungkapnya.

"Sampai hari ini belum terbayar BPJS itu kepala desa dan aparatnya di tahun 2023 ini sampai sekarang, hampir 1 tahun," tambahnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz