Kabinet Merah Putih Prabowo Disorot Celios: Seleksi CPNS Diperketat tapi Jabatan Menteri Tidak

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto disorot karena posturnya gemuk.

Kabinet ke-42 dalam sejarah pemerintahan Indonesia ini berisi 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 56 wakil menteri.

Total, ada 109 orang di dalamnya.

Gemuknya postur kabinet berdampak pada anggaran dihabiskan untuk belanja gaji dan tunjangan mereka.

Peneliti Center of Economic and Law Studies atau Celios, Hanif Imaduddin, menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Prabowo diprediksi mencapai Rp 777 miliar per tahun.

Pada era Jokowi (Kabinet Kerja dan Indonesia Maju), gaji dan tunjangan menteri dan wakil menteri diperkirakan hanya Rp 387,6 miliar per tahun.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (21/10/2024).

Baca juga: Intip Gaji Menteri Pertanian, Amran Sulaiman Donasi Rp2 M Biayai Pendidikan Anak Yatim Piatu

Hanif juga menyoroti bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri.

"Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tambahnya.

Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

Namun, Hanif mencatat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian.

China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, memiliki 21 kementerian.

"Banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi," tegas Hanif.

• 6 Putra Sulsel Jadi Menteri di Kabinet Merah Putih: Sjafrie Sjamsoeddin Gantikan Prabowo

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.