Agus Harimurti Yudhoyono dan Muihaimin Iskandar Bingung Cari Kantor

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto membawa banyak perubahan, termasuk munculnya nomenklatur baru di berbagai kementerian.

Salah satu sorotan adalah pembentukan empat Kementerian Koordinator (Kemenko) baru, seperti Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Pemberdayaan Masyarakat; serta Kemenko Bidang Pangan.

Perubahan ini membawa tantangan tersendiri, terutama soal kantor bagi para menteri baru.

Sejumlah menteri pun masih kebingungan akan berkantor di mana. 

Misalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang mengaku belum tahu pasti lokasinya.

"Ini pos baru, jadi masih dicari tempat yang tepat," ungkapnya di Istana, Senin (21/10/2024).

Tidak hanya AHY, Zulkifli Hasan, Menko Pangan, juga belum memiliki kejelasan soal kantornya.

"Belum tahu. Ya, nanti siapa yang kasih," ucapnya dengan santai.

Di sisi lain, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra sudah lebih pasti akan berkantor di Gedung Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta.

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno.

Baca juga: Daftar Lengkap Almamater Menteri Kabinet Merah Putih: Univeritas Indononesia, ITB dan UGM Terbanyak

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno. "Iya jadi satu ini. Ya pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10). Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Anggaran Membengkak

Peneliti Celios, Hanif Imaduddin, menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun. Dengan penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggaran tersebut diprediksi meningkat menjadi Rp 777 miliar.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif.

Hanif juga menyoroti bahwa meskipun gaji menteri relatif kecil, posisi ini dapat memberikan dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri. "Ini dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan," tambahnya.

Prabowo berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif. Namun, Hanif mencatat bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki populasi sekitar 346 juta, hanya memiliki 15 kementerian.

China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, memiliki 21 kementerian. "Banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi," tegas Hanif.

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.

Media menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan. "Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, mendukung keputusan Prabowo untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinetnya. "Kabinet ini berusaha mengakomodasi semua, yang penting adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik," ungkap Bima.

Bima yang juga merupakan calon menteri, menekankan pentingnya penyamaan frekuensi di antara para pembantu presiden agar semua pihak dapat bekerja menuju target yang sama. Dengan rencana pengangkatan jumlah menteri yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal efisiensi anggaran dan meritokrasi dalam pemerintahan.(Tribun Network/fik/ktn/wly)