Agus Harimurti Yudhoyono dan Muihaimin Iskandar Bingung Cari Kantor

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto membawa banyak perubahan, termasuk munculnya nomenklatur baru di berbagai kementerian.

Salah satu sorotan adalah pembentukan empat Kementerian Koordinator (Kemenko) baru, seperti Kemenko Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Pemberdayaan Masyarakat; serta Kemenko Bidang Pangan.

Perubahan ini membawa tantangan tersendiri, terutama soal kantor bagi para menteri baru.

Sejumlah menteri pun masih kebingungan akan berkantor di mana. 

Misalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang mengaku belum tahu pasti lokasinya.

"Ini pos baru, jadi masih dicari tempat yang tepat," ungkapnya di Istana, Senin (21/10/2024).

Tidak hanya AHY, Zulkifli Hasan, Menko Pangan, juga belum memiliki kejelasan soal kantornya.

"Belum tahu. Ya, nanti siapa yang kasih," ucapnya dengan santai.

Di sisi lain, Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra sudah lebih pasti akan berkantor di Gedung Kemenkumham, Rasuna Said, Jakarta.

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno.

Baca juga: Daftar Lengkap Almamater Menteri Kabinet Merah Putih: Univeritas Indononesia, ITB dan UGM Terbanyak

Kemudian Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku dia akan nebeng berkantor di gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno. "Iya jadi satu ini. Ya pemilihan dan penugasan terutama saya spesifik bidang pemberdayaan institusi maupun individu," kata Cak Imin.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri dan wakil menteri pada Senin (21/10). Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Anggaran Membengkak

Peneliti Celios, Hanif Imaduddin, menyatakan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri pada era Jokowi diperkirakan mencapai Rp 387,6 miliar per tahun. Dengan penambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo, anggaran tersebut diprediksi meningkat menjadi Rp 777 miliar.

"Kerugian negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pemborosan fiskal, tetapi juga memperlebar angka ketimpangan," ungkap Hanif.