Yayasan Mitra Husada Sulsel Ajak Pemkot Makassar Kolaborasi Tangani HIV/AIDS

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Yayasan Mitra Husada Sulawesi Selatan mendorong kolaborasi antara pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam hal penanggulangan HIV-AIDS. 

Yayasan Mitra Husada Sulsel mengajak pemerintah Kota Makassar untuk diskusi terkait penguatan pemahaman tentang Swakelola Tipe III. 

Manager Program Yayasan Mitra Husada Sulsel, Munadir menyampaikan, OMS saat ini sangat bergantung pada pendanaan dari donor untuk program HIV/AIDS. 

Hanya saja, hingga sekarang ini dukungan donor untuk mendanai program HIV-AIDS justru semakin berkurang. 

Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar melalui pendanaan swakelola Tipe IIII menjadi salah satu solusi. 

Munadir menjelaskan bahwa Swakelola Tipe III memberikan kesempatan bagi OMS untuk berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan visi dan misi mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa OMS dapat mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan program-program yang berdampak,” ucapnya, Rabu (16/10/2024). 

Baca juga: Gawat! Bulukumba Darurat HIV/AIDS, 23 Orang Terjangkit Sejak Januari 2024

Diskusi yang berlangsung di salah satu Kafe Jl Pengayoman ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas OMS dalam mengelola program secara mandiri. 

Melalui pelatihan dan penguatan pemahaman tentang mekanisme swakelola, diharapkan OMS dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam pembangunan.

Dengan memanfaatkan Swakelola Tipe III, diharapkan lebih banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam program-program kesehatan dan pencegahan HIV/AIDS.

Menurutnya, pemerintah sebagai fasilitator memiliki peran vital dalam mendukung OMS.

Mereka perlu memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan agar kolaborasi ini dapat berjalan dengan lancar. 

“Pemerintah harus memfasilitasi agar OMS dapat berkontribusi dalam pelayanan publik,” jelas Ikhsan.

Sementara itu, Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Makassar, Ikhsan menjelaskan bahwa Swakelola Tipe III adalah dana yang dialokasikan untuk dikelola oleh pihak ketiga, termasuk lembaga pendidikan swasta. 

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat penting.