Kurangi Salah Sasaran, Makassar Perkuat Validasi Data untuk Digitalisasi Bansos

Ringkasan Berita:

• Dinas Sosial Kota Makassar prioritaskan integrasi dan validasi ulang data penerima manfaat untuk meminimalkan potensi kekeliruan serta tumpang tindih data di lapangan.
• Penerapan Program Piloting Digitalisasi Bansos dirancang untuk mempercepat proses administrasi verifikasi, sekaligus meningkatkan sistem pengawasan distribusi agar lebih terukur.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Salah satu fokus utama yang dilakukan adalah penguatan integrasi data penerima bantuan serta kesiapan infrastruktur digital pendukung.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan akurasi data menjadi faktor utama dalam menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial.

Menurutnya, data yang terintegrasi dan tervalidasi akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima.

“Data yang terintegrasi dan tervalidasi menjadi faktor penting untuk memastikan proses penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien, tepat sasaran, serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, Dinas Sosial terus melakukan pembenahan sistem data agar selaras dengan kebutuhan program digitalisasi yang tengah dipersiapkan pemerintah.

Selain penguatan data, koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Andi Bukti menilai transformasi digital dalam sektor bantuan sosial merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi akan membantu pemerintah mempercepat proses administrasi sekaligus memperkuat sistem pengawasan.

“Digitalisasi memungkinkan proses penyaluran bantuan menjadi lebih terukur dan mudah dipantau,” katanya.

Ia menyebut penggunaan sistem digital juga dapat meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pendataan maupun distribusi bantuan kepada masyarakat.

Andi Bukti melanjutkan, digitalisasi bansos menjadi salah satu upaya untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan bantuan diterima oleh warga yang benar-benar memenuhi kriteria penerima.

“Digitalisasi bansos menjadi salah satu kunci menuju sistem kesejahteraan sosial yang lebih adil, inklusif, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Program piloting ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul dalam penyaluran bantuan sosial.

Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih data penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, hingga proses administrasi yang masih memerlukan waktu cukup panjang.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, proses verifikasi dan validasi data diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Selain itu, sistem digital juga akan meningkatkan transparansi sehingga setiap tahapan penyaluran bantuan dapat dipantau dengan lebih mudah.

“Dengan memanfaatkan teknologi digital, sistem penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, efisien, serta memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat,” tutur Andi Bukti.

Pemerintah Kota Makassar berharap program ini menjadi langkah awal dalam membangun tata kelola bantuan sosial yang lebih modern dan adaptif.

Ke depan, digitalisasi diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem perlindungan sosial yang semakin kuat, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)