Punya Pengalaman Guru, Muslimin Bando Dipercaya PAN Duduki Komisi X DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI Periode 2024-2029, Muslimin Bando dipercayakan menduduki kursi Komisi X DPR RI.

Penunjukan ini diumumkan setelah Rapat Pleno Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

“Alhamdulillah kami mendapat amanah ditempatkan di Komisi X. Ini tentu sesuai harapan kita sebelumnya,” ujar Muslimin Bando. 

Penugasan ini dianggap sebagai peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

Mantan bupati Enrekang dua periode itu meminta doa dan dukungan dari masyarakat Dapil Sulsel III, khususnya warga Bumi Massenrempulu.

Dapil Sulsel III merupakan wilayah tempat terpilihnya di Pemilu 2024.

Meliputi Kabupaten Enrekang, Sidrap, Pinrang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo.

Muslimin Bando berharap dapat menjalankan tugas barunya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. 

“Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakan harapan masyarakat,” tambahnya.

Tidak mengherankan jika Muslimin Bando memilih untuk bergabung dengan Komisi X DPR RI, mengingat latar belakangnya yang sangat kuat untuk posisi ini. 

Sebagai seorang guru, ia memiliki pemahaman mendalam mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Pengalamannya dalam sektor pendidikan menjadi modalnya yang akan memperkaya kontribusinya di DPR.

Di samping itu, keinginannya untuk melanjutkan pengabdian Mitra Fakhruddin, anaknya di Senayan.

Mitra Fakhruddin, anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi PAN.

Mitra Fakhruddin sebelumnya mengabdi di Komisi X, hal itu menjadi motivasi tersendiri bagi Muslimin Bando.

Menurut MB, Mitra telah memperjuangkan berbagai program pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk beasiswa dan inisiatif lainnya.

“Program-program yang telah diperjuangkan Mitra, seperti beasiswa PIP, KIP kuliah, dan inisiatif lainnya, akan kami teruskan dan tingkatkan," tegas Muslimin Bando. 

Komitmen ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Sulsel, khususnya Kabupaten Enrekang.

Terlebih Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) itu memiliki tekad untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. 

Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membuka peluang bagi generasi mendatang.

Dia ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat menjangkau masyarakat secara luas. 

Dengan pengalaman sebagai mantan Bupati dan pendidik, MB berharap dapat menjembatani kebutuhan pendidikan masyarakat dengan kebijakan pemerintah yang lebih responsif.

Melalui pengalamannya di Komisi X, Muslimin Bando ingin meningkatkan sinergi antara DPR dan kementerian.

Ia optimis bahwa kolaborasi ini akan menghasilkan dampak positif dalam dunia pendidikan dan pengembangan pemuda.

Muslimin Bando juga berkomitmen untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. 

“Saya percaya bahwa pendidikan yang baik akan membuka banyak peluang bagi generasi mendatang,” pungkasnya, menegaskan harapan dan dedikasinya kepada masyarakat.

Komisi X DPR RI bertugas untuk bermitra dengan berbagai kementerian.

Beberapa di antaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional. 

DPR RI Resmi Tambah Jumlah Komisi Jadi 13 untuk Periode 2024-2029

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan penambahan jumlah komisi di parlemen, dari 11 menjadi 13, dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2024. 

Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan yang matang dan disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada 14 Oktober 2024.

"Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI telah menyepakati penambahan jumlah komisi, yang terdiri dari Komisi I hingga Komisi XIII," kata Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPP PDIP itu menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan isu-isu strategis di masyarakat.

Setelah menyampaikan hasil kesepakatan, Puan meminta persetujuan dari anggota forum. 

Persetujuan tersebut diterima tanpa ada penolakan, menandakan dukungan kuat dari fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Dengan adanya 13 komisi baru, DPR akan bermitra dengan 46 kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.(*)