Kadis Pendidikan Makassar Kaget Orang Tua Murid SD Pajjaiang Demo: Aman di Sana karena Masuk Sore

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin menanggapi aksi demo orang tua murid SD Inpres Pajjaiang yang meminta anaknya dikembalikan ke sekolah semula.

Aksi demo itu dilakukan buntut adanya dugaan bullying yang dialami murid di tempat relokasi di SD Inpres Kalang Tubung I, Jl Goa Ria.

"Kalau orang tua mau demo mungkin dia meminta aset itu dikembalikan, tapi ada prosesnya," ujar Muhyiddin kepada wartawan, Selasa (15/10/2024) malam.

Menurutnya, pasca putusan Mahkamah Agung terkait status lahan SD Inpres Pajjaiang, murid-murid dan guru telah direlokasi ke SD Kalang Tubung I dan SMP 16.

Di tempat relokasi itu, Muhyiddin mengatakan proses belajar mengajar yang berlangsung dua bulan terakhir juga berjalan dengan lancar.

"Aman di sana (SDI Kalang Tubung), karena memang ada 11 kelas yang disiapkan di sana dan itu (proses belajar) terpisah," ujar mantan kadis Sosial Kota Makassar ini.

"Itumi dengan SMP 16, dua sekolah. Jadi SMP 11 ruangan kelas dipakai oleh SD Inpres Pajjaiang dan masuk sore dia," sambungnya.

Baca juga: Orang Tua Murid SD Pajjaiang Makassar Demo, Tolak Relokasi: Anak Kami Dipalak dan Dibully

Dirinya pun mengklaim tidak ada permasalahan yang dialami murid selama belajar.

"Aman, tidak adaji, saya kaget juga apa masalahnya ini (sehingga demo). Sekarang yang saya fikir soal belajar mengajar," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan orang tua murid SD Inpres Pajjaiang Kota Makassar demo meminta agar anak-anaknya dikembalikan ke sekolah asal setelah dua bulan lebih direlokasi di SD Inpres Kalang Tubung I.

Mereka berunjuk rasa sambil membentangkan poster di depan SD Inpres Pajjaiang, Jl Pajjaiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Selasa (15/10/2024) sore.

Unjuk rasa ala ibu dari para murid SD Inpres Pajjaiang itu, menyita perhatian warga dan pengendara yang lalu lalang.

"Kembalikan anak-anak kami ke sekolahnya kembali, anak-anak kami diintimidasi," teriak salah satu emak-emak membentangkan spanduk.

Hamdani (48), orang tua murid SD Inpres Pajjaiang mengatakan, alasannya menuntut agar murid SD Inpres Pajjaiang dipindahkan kembali ke sekolah lama lantaran adanya bullying yang dialami anak.

"(Anak-anak) kami sudah tidak betah di sekolah yang baru, disuruh kami untuk pindah ke SD Kalang Tubung, kami tidak sanggup," kata Hamdiani.

"Karena anak-anak kami sudah mendapatkan pembullyan, perundungan, istilahnya ada intimidasi," sambungnya.

Bentuk bullying atau intimidasi yang dialami sejumlah murid SD Inpres Pajjaiang selama diungsikan di SD Inpres Kalang Tubung I, Jl Goa Ria, selama tiga bulan terakhir bermacam-macam.

"Bentuk intimidasinya, anak-anak kami dipajaki (dipalak), ada info yang bukan dari dua tiga orang anak, bahwa mereka dipalak sama anak SD yang ditempati numpang," ungkapnya.

Selain itu, guru-guru SD Inpres Pajjaiang yang turut diungsikan di SD Kalang Tubung I juga merasakan hal yang sama.

"Terutama ada juga laporan guru-guru bahwa terlalu banyak surat kaleng yang masuk, terlalu banyak bahasa kotor di dalam surat itu. Ada juga surat yang disimpan di meja guru dengan bahasa yang kotor," bebernya.

Ia pun berharap agar Dinas Pendidikan Kota Makassar segera memberikan solusi yang tepat.

"Kalaupun tidak bisa (dipindahkan ke sekolah semula), kami mohon untuk Pak Kadis Pendidikan melihat aksi kami, usahakan kami untuk mendapatkan lokasi yang baru tanpa menumpang di sekolahnya orang," harapnya.

Hal senada diungkapkan Fitri (35) yang turut hadir dalam unjuk rasa itu.

"(Anak-anak) Lita sekarang kan numpang, jadi kita diintimidasi, ini sering bahkan saya sering lihat ada anak-anak diludahi dari lantai dua ke bawah," ungkapnya 

Selain itu, selama anaknya dan murid lain diungsikan, sang anak kerap pulang kesorean karena masuk siang.

"Bayangkan anak kelas satu baru masuk SD, masuk pukul 15.00 Wita, pulang pukul 16.30 Wita. Pukul 15.00 Wita itu kan waktunya anak-anak istirahat, apalagi anak-anak yang baru masuk sekolah," keluhnya.

Diketahui, SD Pajjaiang sudah dua bulan lebih tidak digunakan untuk proses belajar mengajar karena persoalan sengketa lahan.

Ahli waris menuntut agar Pemerintah Kota Makassar membayar ganti rugi hingga persoalan itu sampai ke meja hijau.(*)