Bawaslu Sulsel: Tak Ada Larangan Kampanye Kotak Kosong, Kalau Sebar Hoax dan SARA Bisa Pidana

"Jadi kami fokus di sebelas point isi PKPU itu. Tidak ada larangan kampanyekan kotak kosong," lanjut dia.

Sebelumnya Ketua Bawaslu, Sufirman pun tengah mendalami video tersebut.

“Saya coba dalami dulu, kalau terkait haji Suhartina, karena perlu didalami usnur-unsur kampanyenya,” katanya.

Meski begitu ia menekankan, ASN dan Pejabat daerah dilarang untuk membuat tindakan atau tindakan yang menguntungkan suatu pasangan calon.

“Hal ini tertuang pada pasal 71 UU Pilkada, yang pasti Bupati dan Wakil Bupati itu Pejabat Negara tidak boleh melakukan perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” terang Sufirman.

Ia menambahkan bagi ASN dan pejabat negara yang terbukti terlibat dalam kampanye bisa mendapatkan sanksi denda hingga pidana.

“Jika melanggar bisa dipidana penjara paking singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan atau denda paling sedikit Rp600 ribu dan paling banyak Rp6 juta,” tutupnya.

Sekadar diketahui, beberapa hari terkahir Suhartina ogah menjawab ketika dikonfirmasi wartawan Maros soal kotak kosong. 

Reaksi Jubir Maros Sejuk

Juru Bicara Maros Sejuk, Chaerul Syahab menaggapi video yang menunjukkan Plt Bupati Maros, Suhartina Bohari dan suaminya Andi Baso Arman dalam sebuah pertemuan yang menyuarakan kotak kosong.

Ia pun menyayangkan sikap Suhartina yang mendengarkan orasi tentang ajakan memilih kotak kosong.

“Saya kurang tau persis itu acara apa, dan momentum apa. Hanya saja sangat disayangkan seorang plt Bupati dan suami yang ASN hadir dan mendengarkan orasi tentang ajakan memilih kotak kosong,” ujarnya.

Padahal, beberapa waktu lalu, Suhartina sangat getol menyuarakan terkait netralitas ASN.

“Apalagi kita ketahui di Maros ini sangat banyak beredar Baliho/spanduk soal netralitas ASN,” katanya.

Sekretaris KONI Maros ini pun menyebutkan kehadiran Suhartina tersebut semakin memperkuat dugaan dirinya berada di balik kotak kosong