Bawaslu Barru: Awas! Konvoi Kampanye Bisa Kena Pidana

TRIBUN-TIMUR.COM, BARRU - Bawaslu Barru, Sulawesi Selatan menegaskan kegiatan konvoi yang dilakukan pasangan calon merupakan pelanggaran kampanye. 

Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Barru, Najemuddin pada saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com via selularnya, Selasa (15/10/2024).

"Di situ jelas sekali aturannya, di Pasal 57 PKPU 13 huruf J tentang salah satu larangannya melakukan konvoi dan arak-arakan baik untuk menggunakan kendaraan atau berjalan kaki di jalan raya," ujarnya.

Dalam aturan tersebut bahkan diatur tentang sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran kampanye berupa konvoi, berdasarkan UU nomor 10 tahun 2015.

"Sehingga hal itu tidak boleh dilakukan oleh setiap paslon pada saat berkampanye, termasuk pelibatan anak kecil," jelasnya.

Hingga saat ini belum ada paslon bupati dan wakil bupati Barru yang melanggar kampanye.

Baca juga: Debat Kandidat Pilkada Barru Digelar di Makassar, Berlangsung 30 Oktober dan 13 November

"Belum adajuga pelaporan dari Panwas kecamatan terkait adanya kegiatan pampanye konvoi di Barru," bebernya.

Ia mengimbau masyarakat atau pasangan calon agar tidak melakukan konvoi kampanye.

"Karena hal itu dapat membahayakan pengguna jalan yang lain, termasuk paslonnya sendiri. Sehingga itu kemudian dilarang," tutupnya.

Masa kampanye Pilkada serentak 2024 dimulai dari 25 September sampai dengan 23 November.

Di Kabupaten Barru terdapat tiga kontestan yang akan bertarung di Pilkada Barru 2024.

Keempat paslon tersebut diantaranya yaitu, nomor urut 1, pasangan H Aras-Aska Mappe.

Nomor urut 2, yaitu Ulfa Nurul Huda-Mudassir Hasri Gani.

Dan nomor urut 3 Andi Ina Kartika Sari-Abustan Andi Bintang.