Di-PHP Legislator, Demonstran Rusak Meja dan Kursi Ruang Paripurna DPRD Sinjai

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Demonstrasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di kantor DPRD Sinjai ricuh.

Mereka merusak fasilitas seperti meja dan kursi di ruang paripurna DPRD Sinjai. 

Emosi demonstran dipicuh lantaran anggota DPRD tak kunjung menemuinya.

Padahal anggota DPRD dan perwakilan Pemda sudah sepakat akan menemui demonstran setelah sholat Jumat.

Namun hingga pukul 13:40, legislator dan perwakilan Pemda tak kunjung muncul.

Pantauan TribunTimur, meja dan kursi dirusak dengan cara ditendang dan dilempar.

Aksi ini dikawal oleh personel Polres Sinjai dan Satpol PP Sinjai.

Tampak Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar yang didampingi PJU Polres Sinjai hadir disela-sela aksi.

Aksi memanas ini berlangsung sekitar 10 menit.

Beruntung pihak keamanan mampu menenangkan massa aksi.

Setelah aksi memanas, baru anggota DPRD Sinjai menemui pengunjuk rasa.

Dia adalah Muzawwir dari fraksi PKS.

Muzawwir menyampaikan bahwa tidak ada perwakilan Pemda Sinjai yang bisa menemui massa aksi.

“Tadi saya sudah komunikasi tapi tidak ada yang bisa hadir, namun untuk RDP Sekda Sinjai baru bisa hadir,” katanya.

Massa aksi kembali kecewa atas penyampaian legislator Muzawir.

“Kita sudah dua kali dikasih begini namun tidak ada hasilnya,” kata salah seorang massa aksi, Sholihin.

Bawa Spanduk

Para demonstran membawa spanduk saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Soppeng.

Dengan tulisan “tolak penetapan kawasan hutan negara di tanah adat kami”.

Dan “segera sahkan RUU masyarakat adat 10 tahun Jokowi abaikan hak-hak masyarakat adat”.

Para massa aksi ada yang duduk hingga berdiri di meja anggota DPRD Sinjai.

Menurut AMAN Sinjai, 10 tahun Jokowi gagal memimpin Republik Indonesia (RI).

Pasalnya Jokowi mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

“Menagih itikad baik negara terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sebagai jalan keluar konfilik tenurial berkepanjangan,” kata salah seorang massa aksi, Solihin.

Dalam aksinya AMAN Sinjai juga menyampaikan beberapa tuntutan.

Yakni, segera sahkan RUU masyarakat adat, tolak UU KSDAHE, tolak UU KUHP.

Selanjutnya tolak Sertifikasi HPL wilayah adat, tolak penetapan kawasan hutan Negara di wilayah adat dan tolak proyek geothermal.

Solihin mengaku menyuarakan tuntutan hak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sinjai,” katanya.