Pjs Wali Kota Makassar Minta OPD Percepat Serapan Anggaran

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis meminta seluruh perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar mempercepat serapan anggaran. 

Hal itu disampaikan Andi Arwin saat apel pagi di halaman Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani, Senin (7/10/2024). 

Kepala Satpol PP Sulsel ini berharap, seluruh jajaran OPD mempersiapkan dan melakukan percepatan serapan anggaran perubahan.

Jangan sampai terlalu lama pada administrasi sehingga serapan anggaran terganggu.

Jika penyerapan anggaran terganggu maka efeknya akan berimbas pada pelayanan publik yang terganggu pula. 

"Masing-masing perangkat daerah menyajikan dokumen yang rapih, lengkap, tertib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyambut entry meeting BPK," ucap Andi Arwin. 

Jika seluruh administrasi dilaksanakan dengan benar maka akan memudahkan kerja Inspektorat dan BPK. 

Sebelumnya diberitakan, realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan III atau 30 September 2024 sebesar 47,14 persen atau Rp2,49 triliun. 

Adapun nilai APBD Pemkot Makassar pasca perubahan sebesar Rp5,29 triliun. 

Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk kategori rendah dengan realisasi kurang dari 40 persen

Antara lain, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru 16,55 persen atau Rp23 miliar dari pagu anggaran Rp139 miliar. 

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 18,75 persen atau Rp38,6 miliar dari total pagi Rp205,9 miliar.

Bagian Hukum baru merealisasikan  Rp1,2 miliar atau 25 persen dari Rp4,9 miliar. 

Disusul Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi 29,43 persen atau Rp9,2 miliar dari Rp31, 4 miliar anggaran. 

Bagian Administrasi Pembangunan hanya berhasil merealisasikan Rp712 juta atau 30 persen dari total anggaran Rp2,3 miliar.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum 30,86 persen, Bagian Perekonomian 32,12 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 34,53 persen, dan Dinas Penataan Ruang 38,95 persen. (*)