Pengadilan Negeri Takalar Sulsel Kosongkan Persidangan 1 Pekan, Bentuk Solidaritas Hakim Nasional

Dalam penjelasan Safwan, terakhir kali dilakukan direvisi undang-undang yang menyangkut kesejahteraan hakim itu pada tahun 2012, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94.

"Itupun pemenuhan hak-hak hakim belum sepenuhnya dipenuhi sesuai dengan peraturan itu," kata Safwan.

"Dan pada tahun 2018, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan putusan agar gaji hakim ditinjau kembali," tambahnya.

Safwan melanjutkan, bahwa kesejahteraan hakim akan berpengaruh secara tidak langsung dengan kinerja hakim.

Menurutnya, tidak terjaminnya kesejahteraan hakim, akan dapat membuat hakim tidak fokus dalam bekerja, karena masih harus memikirkan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Dengan kondisi itu, akan sangat rawan mengganggu integritas dan profesionalitas hakim.

"Di regional Asia Tenggara, gaji hakim Indonesia paling rendah. Bahkan gaji hakim di Indonesia jumlahnya tidak sampai sepertiga gaji hakim di Malaysia," ungkap Safwan. (*)