Sosiolog: Kebijakan Subsidi Tepat Dorong Pencapaian Keadilan Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembelian BBM jenis solar dan pertalite menggunakan QR code dipandang sebagai upaya menguatkan prinsip keadilan sosial.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas), Hariashari Rahim berharap pembeliaan BBM melalui mekanisme digital ini, masyarakat golongan menengah ke bawah bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya.
 
“Mekanisme pembelian menggunakan QR Code harusnya lebih memperkuat prinsip keadilan sosial. Kenapa, selama ini kalau kita melihat subsidi berdasarkan beberapa fakta yang ditemukan adanya kebocoran, tidak tepat sasaran,” terangnya.
 
Hariashari menekankan, program subsidi tepat dengan pemanfaatan instrumen digitalisasi dan pemetaan big data, masyarakat yang menbutuhkan bisa memperoleh akses subsidi sebagai mana mestinya.
 
Lebih lanjut disampaikan, penggunaan digitalisasi dalam program subsidi tepat akan memberikan rekomendasi dan rujukan.

Hal tersebut didasarkan pada proses pengajuan QR Code, pengguna harus melampirkan datadiri melalui NIK dan spesifikasi kendaraan yang tertera di STNK.
 
“Penggunaan QR Code akan terjadi pemetaan dan Itu kan akan kelihatan, siapa yang berhak menggunakan dan siapa yang tidak berhak, dan dari situ prinsip keadilan diharapkan muncul,” ungkapnya.
 
Dari perspektif sosiologi kebijakan tersebut diharapkan Hariashari secara inklusif membantu masyarakat guna memperoleh subsidi sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pendaataan untuk memperoleh QR Code akan lebih adil dan arah subsidi tersebut kepada yang benar-benar membutuhkan.
 
“Outputnya program subsidi tepat bisa mengurangi kemiskinan khususnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena arah subsidi menjadi tepat sasaran,” bebernya.
 
Efek subsidi tepat juga dipandang pada penguatan solidaritas sosial. Pasalnya, seringkali terjadi gejolak ketika kelompok yang kurang mampu haknya diambil oleh orang yang sebenarnya berkecukupan.

“Saya pikir kalau pemerintah mampu mengelola agar subsidi itu tepat sasaran dimana golongan bawah menimati apa yang menjadi haknya dan golongan atas menikmati sesuai peruntukannya, saya yakin akan mengurangi kecemburuan sosial masyarakat bahkan akan semakin memperkuat solidaritas sosial,” imbuhnya.
 
Dosen sosiologi ini sangat optimis agar implementasi subsidi tepat melalui QR Code diharapkan tidak ada lagi menimbulkan gejolak sosial, sepeti overnya kuota subsidi, penyimpangan BBM subsidi.

“Harapanya program ini bisa menjadi alat kontrol sosial dimana subsidi itu betul-betul dimanfaatkan kalangan bawah. Saya pikir itu penting karena selama ini negara terbatas alat kontrol untuk memetakan siapa sebernanya yang mebutuhkan,” pungkasnya.(*)