Realisasi Belanja OPD Pemkot Makassar Baru Capai 47 Persen

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar tercatat sebesar 47,14 persen atau setara dengan Rp2,49 triliun hingga akhir triwulan III tahun 2024. 

Sementara nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Makassar setelah perubahan mencapai Rp5,29 triliun.

Namun, masih ada sembilan OPD yang masuk dalam kategori realisasi anggaran rendah, yaitu di bawah 40 persen. Salah satunya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang baru mencatatkan realisasi 16,55 persen, atau sekitar Rp23 miliar dari total pagu anggaran Rp139 miliar.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baru mencatatkan 18,75 persen atau Rp38,6 miliar dari total anggaran Rp205,9 miliar.

Bagian Hukum juga masih rendah dengan realisasi hanya 25 persen atau Rp1,2 miliar dari Rp4,9 miliar, diikuti oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mencatatkan realisasi 29,43 persen atau Rp9,2 miliar dari total anggaran Rp31,4 miliar. Bagian Administrasi Pembangunan bahkan hanya berhasil merealisasikan Rp712 juta atau 30 persen dari total pagu Rp2,3 miliar.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum tercatat dengan realisasi 30,86 persen, Bagian Perekonomian 32,12 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 34,53 persen, dan Dinas Penataan Ruang 38,95 persen.

Di sisi lain, ada kabar baik dari beberapa OPD yang menunjukkan kinerja memuaskan dalam realisasi anggaran. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berhasil mencatatkan realisasi sebesar 94,22 persen atau Rp95 miliar dari total anggaran Rp101 miliar, menempati posisi tertinggi di antara OPD lain.

Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) menyusul dengan realisasi 76,35 persen atau Rp12 miliar dari anggaran Rp16 miliar. Dinas Pariwisata (Dispar) juga mencatatkan performa yang cukup baik dengan realisasi 65,70 persen atau Rp34 miliar dari total anggaran Rp51 miliar.

OPD lain yang juga mencatatkan realisasi anggaran tertinggi adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan 64,53 persen, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) 62,66 persen, serta beberapa kecamatan seperti Rappocini (61,70 persen), Ujung Tanah (61,46 persen), dan Mariso (60,26 persen).

Data ini dipaparkan dalam rapat koordinasi dan monitoring evaluasi laporan realisasi anggaran Pemkot Makassar Triwulan III yang diadakan di lantai 2, Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jl Ahmad Yani. Rapat tersebut dipimpin oleh Pjs Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis, dihadiri oleh Pj Sekda Makassar Firman Pagarra, asisten, staf ahli, dan seluruh OPD Pemkot Makassar.

Dalam arahannya, Andi Arwin menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Triwulan ketiga ini saya hadir untuk mendorong percepatan program yang belum terserap anggarannya. Tetapi tentu masing-masing OPD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," ucap Arwin.

Ia juga meminta agar setiap OPD mampu mengantisipasi potensi masalah di kemudian hari. "Ini perlu kita tekankan agar teman-teman dalam menjalankan kegiatannya itu dengan aman dan tidak terjadi masalah," tambahnya.

Dengan demikian, Andi Arwin berharap seluruh OPD dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pembangunan Kota Makassar semakin optimal.