BKKBN RI Gelar Konsolidasi, Sundoyo Tekankan Penggunaan Anggaran Stunting 2025 Tepat Sasaran

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI mengadakan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren II) Program Bangga Kencana TA 2025 yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Senin (30/9/2024). 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan BKKBN dari seluruh provinsi di Indonesia.

Sekprov Sulsel, Jufri Rahman dalam sambutannya menyebutkan bahwa saat ini ada dua metode pengukuran dalam mengetahui kasus stunting di Indonesia, yang menyebabkan adanya perbedaan data.

"Seandanya bisa disatukan, kita pakai e-PPGM karena itu basisnya di puskesmas," kata Jufri.

Jufri juga mengapresiasi pemilihan Makassar sebagai lokasi kegiatan ini.

"Terima kasih telah memilih Makassar sebagai tempat penyelenggaraan, ini merupakan kontribusi yang luar biasa bagi Sulsel," ujar Jufri.

Sementara itu, Plt Kepala BKKBN RI, Sundoyo dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan anggaran 2025 merupakan langkah strategis dalam menyambut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Penyusunan anggaran 2025 harus mengacu pada RPJPN, dengan indikator dan renstra yang sesuai," jelasnya.

Sundoyo menekankan agar perencanaan program BKKBN di seluruh Indonesia difokuskan pada pencapaian hasil maksimal.

Oleh karena itu, penyusunan renstra dan alokasi anggaran harus berorientasi pada target yang ditetapkan oleh RPJPN.

Sundoyo mengakui bahwa beberapa target BKKBN hingga triwulan ketiga 2024 belum tercapai. Ia menilai perlu adanya evaluasi, terutama terkait pembiayaan dan fokus pelaksanaan kegiatan.

"Kita perlu mengevaluasi, apakah masalahnya terletak pada pembiayaan atau kurangnya fokus dalam pelaksanaan," ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa pagu definitif BKKBN sebesar Rp4,3 triliun, di mana lebih dari Rp3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 21 ribu orang, dianggap kurang ideal untuk mencapai target penurunan stunting.

Sundoyo juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran untuk program BKKBN di daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Ia berencana melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan keuangan agar anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan hasil yang diharapkan.