Satu Caleg Terpilih DPRD Sulsel Batal Dilantik

TRIBUN-TIMUR.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakhrulloh menitip pesan kepada 84 anggota DPRD Sulsel yang baru dilantik, Selasa (24/9).

Salah satunya adalah meminta anggota dewan memprioritaskan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi, golongan dan partai politik.

Pesan tersebut disampaikan Prof Zudan di sela acara pelantikan anggota DPRD Sulsel, kemarin.

Sebanyak 84 orang dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar YM Dr H Zainuddin SH Mhum.

Satu orang anggota dewan lainnya, ditunda pelantikannya karena bermasalah dengan hukum.

Pelantikan digelar dalam rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji jabatan di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (29/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulsel Muhammad Jabir terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan (SK) Mendagri Tito Karnavian terkait pemberhentian anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dan pengangkatan anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Selanjutnya, anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 menjalani pelantikan ditandai pengucapan sumpah dan janji jabatan dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Zainuddin.

Setelahnya, penyematan pin emas yang merupakan atribut para legislator serta penyerahan SK secara simbolis.

Anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 yang dilantik merupakan caleg terpilih hasil Pileg 2024. NasDem menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, yakni 17 kursi.

Selanjutnya, Golkar 14 kursi, Gerindra 13 kursi, PPP 8 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Demokrat 7 kursi, PDIP 6 kursi, PAN 4 kursi, dan Hanura 1 kursi.

“Kita tinggalkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan partai politik. Orientasi kita semua sama Sulsel menjadi rumah kita untuk semuanya untuk kebahagiaan masyarakat Sulsel,” kata Prof Zudan.

Ia menambahkan, dibutuhkan sinergi pemerintahan untuk wujudkan APBD yang sehat. Serta mewujudkan kelola pemerintahan provinsi sampai di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

“Semuanya sehat dari anggaran yang sehat tata kelolanya sehat sampai kemudian di aspek pertanggungjawaban pemerintahnya, orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Prof Zudan meminta anggota dewan yang baru dilantik mendukung APBD sehat dengan cara melakukan penganggaran dengan tepat sasaran, mengawasi kerja-kerja di OPD agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dengan pendekatan efektif dan efisien.

Ketiga adalah, mengoptimalkan sumber pendapatan seperti pajak kendaraan, BBM, dan biaya bali nama kendaraan. 

“Royalti, dana bagi hasil untuk kita kerjakan bersama-sama,” kata Prof Zudan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman. Jufri Rahman memberikan ucapan selamat sekaligus wejangan bagi anggota legislatif Sulsel.

Satu slogan Jufri Rahman menurutnya harus menjadi pegangan anggota dewan.

“Saya selalu ingat my loyalty to my partai end, when my loyalty to my country begins. Jadi loyalitas ke partai berhenti ketika loyalitas untuk negara dimulai,” jelas Jufri Rahman.

Dengan pelantikan ini, anggota dewan disebutnya kini mengabdi pada negara untuk kepentingan masyarakat.

Sehingga segala kinerja DPRD Sulsel nantinya harus menyuarakan kebutuhan masyarakat.

“Selamat bekerja dan selamat mengabdi kepada masyarakat Sulsel mereka terpilih mewakili seluruh masyarakat Sulsel,” katanya.
Penurunan PAD

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, pendapatan asli daerah (PAD) Sulsel sepanjang Januari-Juli 2024 lalu sebanyak Rp 5,16 triliun. 

Terjadi penurunan sebanyak 8,49 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,16 triliun. 

Penurunan terjadi karena tiga komponen utama penerimaan yang terdiri dari pajak daerah, lain-lain PAD yang sah, dan kekayaan daerah dipisahkan terdata mengalami kontraksi. 

Hanya retribusi daerah yang mengalami pertumbuhan.

Pajak daerah Sulsel yang menjadi sumber paling besar penerimaan PAD, sepanjang periode tersebut tercatat hanya sebesar Rp3,63 triliun, turun 4,66 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,81 triliun. 

Penopang utamanya masih dari pajak non konsumtif dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp887,85 miliar, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp576,73 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp535,37 miliar, dan pajak penerangan jalan Rp381,11 miliar. 

Dari pajak konsumtif yang paling besar adalah pajak restoran sebesar Rp179,27 miliar, kemudian pajak hotel Rp81,51 miliar, pajak hiburan Rp16,55 miliar, dan pajak parkir Rp10,46 miliar. 

“Dari catatan kami penerimaan pada Juli 2024 tidak sekencang jika dibandingkan pada Juli 2023, karena jika merujuk catatan PAD hingga Juni 2024, penerimaannya masih tumbuh positif,” kata Supendi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulsel, Agustus 2024 lalu.

Selain dari pajak daerah, komponen penerimaan paling besar selanjutnya adalah lain-lain PAD yang sah, yang terealisasi sebesar Rp1,003 triliun. 

Angkanya menunjukkan penurunan dua digit atau 21,57 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,27 triliun.

Selanjutnya ada kekayaan daerah dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp330 miliar, juga mengalami kontraksi 7,36 persen jika dibandingkan periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp359,49 miliar. 

Sementara retribusi daerah menjadi sumber penerimaan paling kecil dengan realisasi Rp189,77 miliar, namun menjadi satu-satunya yang mengalami pertumbuhan dengan meningkat 4,66 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya Rp188,56 miliar.

Dihadiri Nurdin Abdullah

Pada acara pelantikan tersebut, mantan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah terlihat berada di antara undangan yang hadir.

Nurdin Abdullah duduk berdampingan dengan mantan Wakilnya kala menjabat sebagai Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Mereka berdua duduk tepat berdampingan dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahruddin Alrif, Darmawangsyah Muin dan Muzayyin Arif.

Mereka tampak saling merangkul dan berbincang di kursi masing-masing.

Prof NA adalah mantan Gubernur Sulsel menggandeng Andi Sudirman Sulaiman sebagai wakilnya.

Namun, Prof NA harus mengakhiri karirnya sebagai Gubernur Sulsel karena kasus korupsi pada tahun 2021.Ia divonis hukuman selama lima tahun penjara kala itu.

Lalu, dirinya bebas pada 18 Agustus tahun 2023 lalu.

Setelah Prof Nurdin Abdullah lengser pada 2021, ia digantikan oleh wakilnya yakni Andi Sudirman Sulaiman menjadi Gubernur Sulsel di sisa masa jabatannya.