Soal Dinasti Politik, PKB Sulsel: Tak Sesuai Prinsip

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinasti politik menjadi isu sentral sejak awal tahun 2024.

Alasannya, Pilpres 2024 yang digelar pada Februari lalu syarat akan dinasti politik.

Dinasti politik menanggalkan proses dan etika.

Sehingga politik dinasti atau kekerabatan ini menjadi atensi publik.

Tidak hanya pada Pilpres, akan tetapi isu itu juga menyebar di Pilkada 2024 yang akan datang.  

Politik dinasti memang telah terjadi sejak lama bahkan saat masa reformasi.

Akan tetapi politik kekeluargaan ini semakin kental sejak pemerintahan Jokowi yang blak-blakan mendorong anaknya maju di Pilpres.

Pilkada Sulsel juga diwarnai politik dinasti.

Irisan para pejabat atau kepala daerah yang mendorong anaknya atau keluarganya maju dalam kontestasi politik.

Sikap partai politik menyikapi isu dinasti politik juga cukup beragam.

Padahal politik dinasti sepantasnya hilang dari iklim demokrasi Indonesia.

PKB Sulsel berpendapat bahwa pendekatan politik dinasti tidak sejalan dengan prinsip partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut.

Dimana PKB didirikan dengan mandat yang jelas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

PKB partai yang terbuka dan inklusif bagi semua golongan.

“Kalau kita memang Karena PKB jelas prinsip pendiriannya di bangun untuk semua dia harus inklusif terbuka jadi tentu dengan prinsip-prinsip itu bertentangan dengan pendekatan politik dinasti,” kata Sekretaris PKB Sulsel Muhammad Haekal, Jumat (13/9/2024).

Visi kesejahteraan rakyat yang diusung PKB tidak bisa tercapai dengan pendekatan dinasti politik.

Politik dinasti hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

Prinsip kebersamaan PKB bertentangan dengan pendekatan tersebut.

Partai yang didirikan oleh ulama Indonesia itu menghendaki distribusi kesejahteraan yang merata.

“Kita dirikan ini partai untuk digunakan oleh seluruh masyarakat indonesia. sementara kalau dinasti hanya orang tertentu, kita mau Indonesia ini partai digunakan sama-sama untuk kesejahteraan bersama,” katanya.(*)

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

27 November 2024: pelaksanaan Pemungutan suara;

27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Debat akan ada di tahapan 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; (*)

Laporan Kontributor TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR, M.Yaumil