Strategi Edy Rahmayadi-Hasan Sagala Hadapi Bobby Nasution di Sumut: Perjuangan Kita Tak Gampang

Roma pun berkomitmen untuk membantu pemenangan Edy dan Hasan di Asahan. 

"Mohon bantuan, untuk memastikan Edy-Hasan menjadi pemimpin kita di Sumut. Kawan-kawanlah yang bakal menjadi ujung tombak dalam membantu memastikan hal itu nantinya."

Hasan Basri adalah eks Tenaga Ahli Menteri Agama bidang Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga Keagamaan.

Namun Hasan Basri Sagala dipecat dari Tenaga Ahli Kementerian Agama Kemenag, Senin (26/8/2024).

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menyatakan, pemberhentian (pemecatan) ini dilakukan karena Hasan Basri tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas.

“Hasan Sagala telah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara tanpa izin dari Menteri Agama selaku atasan langsung. Sehingga, secara aturan tidak ada pilihan selain memberikan sanksi tegas diberhentikan dari jabatannya,” kata Anna Hasbie dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (27/8/2024). 

Anna menyampaikan, surat keputusan pemberhentian Hasan Sagala sudah ditandatangani Menag Yaqut pada 26 Agustus 2024.

Dalam diktum SK itu disebutkan, pemecatan Hasan dalam rangka tertib administrasi dan dinilai perlu untuk sanksi tegas  pemberhentian.

“Jadi mulai Senin (26/8/2023) Hasan Sagala sudah bukan lagi Tenaga Ahli Menteri Agama dan tidak diperkenankan menggunakan segala atribut yang berkenaan dengan Kementerian Agama,” ucap Anna. 

Hasan Basri Sagala kelahiran 10 Juni 1977 itu merupakan alumni Universitas Negeri Sumatera Utara (UINSU). Dia juga melanjutkan studinya di  Universitas Indonesia (UI). 

Selain itu, Hasan juga pernah menjadi Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Kasatkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser). 

Hasan menyebutkan, niatnya maju di Pilkada Sumut tak lepas dari pengalamannya berorganisasi sejak mahasiswa. 

Menurutnya, pemerintah memiliki kewenangan yang luas untuk masyarakatnya.

Karena itu sebut Hasan, perlu orang orang yang punya tujuan baik untuk menjabat sebagai kepala daerah. 

"Saya berlatar belakang aktivis organisasi dan saya paham bagaimana pentingnya pemerintah yang bertujuan memberikan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.  Bagaimana tujuan kebijakan politik bisa menuju dieksekusi kebijakan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat akan lebih cepat eksekusinya," ujarnya.