Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bayar Rp300 Juta Uang Pendaftaran, Caketum HIPMI Sulsel AMK Ngaku Ditipu Panitia

Harmansyah menyatakan bahwa biaya pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel mencapai Rp300 juta.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
dok pribadi
Ketua Tim Pemenangan AMK, Harmansyah (kiri) bersama Caketum HIPMI Sulsel, AMK saat di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (9/9/2024) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Tim Andi Muhammad Karaka Kilat (AMK), Harmansyah, mengungkapkan bahwa kandidatnya mengalami kerugian signifikan akibat tindakan tidak sesuai oleh panitia Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel.

Harmansyah menyatakan bahwa biaya pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel mencapai Rp300 juta.

Rinciannya biaya pengambilan formulir Rp50 juta dan Rp250 juta saat pengembalian formulir.

Selain biaya pendaftaran, tim AMK juga menanggung biaya tambahan seperti sewa ruangan dan kamar di Hotel Four Points by Sheraton. 

Hal itu lantaran panitia tiba-tiba memindahkan lokasi acara sidang pleno di Gedung Manunggal Mini Kompleks Kodam TNI, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (9/10/2024) kemarin.

Padahal, kata Harmansyah, berdasarkan undangan dan schedule acara, Musda semestinya dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton.

Harmansyah menilai tindakan panitia tersebut sebagai indikasi penipuan dan tidak sesuai dengan peruntukan yang ada.

Dia juga mencatat bahwa pengurus HIMPI di tingkat kabupaten/kota mengalami perlakuan serupa.

Di mana mereka diwajibkan membayar Rp12 juta dan tidak menerima hak-hak mereka, termasuk fasilitas kamar untuk peserta. 

"Uang Rp300 juta ini bukan main-main, kami merasa ditipu," kata Harmansyah.

Dia menyoroti bahwa perjalanan kandidatnya menuju kursi ketua HIMPI Sulsel penuh dengan ketidakadilan dari panitia penyelenggara.

Di sisi lain, Harmansyah mengklaim beberapa kali mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak penyelenggara. 

Olehnya, dia berharap BPP HIPMI Pusat sebagai induk organisasi dapat membuat keputusan bijak terkait masalah ini.

Terlebih mengusulkan agar HIMPI Sulsel dibekukan sementara dan diambil alih oleh BPP untuk menyelesaikan polemik yang ada.

"Yang jelas kami menolak bila ada hasil Musda HIPMI Sulsel yang dilakukan oleh pihak tertentu. Usulan kami, harusnya HIMPI Sulsel untuk sementara dibekukan saja dan diambil alih oleh BPP. Supaya clear ini barang," pungkasnya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved