Anak dan Mantu Jokowi Mulai 'Goyang' KPK Usai Pamer Jet Pribadi, Pakar Telematika Ungkap Fakta Baru

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya akan mendalami kemungkinan Kaesang Pangarep mendapatkan sejumlah fasilitas karena campur tangan keluarga. 

“Tentu perlu diklarifikasi apakah kemudahan-kemudahan yang diperoleh yang bersangkutan, ada kaitannya misalnya dengan jabatan-jabatan penyelenggara negara yang disandang keluarganya,” ujar Nawawi kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2024).

Menurut Nawawi, Kaesang memang bukanlah seorang penyelenggara negara.

Namun, Ketua Umum PSI itu tetaplah anak dari Presiden Joko Widodo, sekaligus adik dari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. 

Dengan begitu, sudah sewajarnya KPK mengklarifikasi isu-isu pemberian fasilitas terhadap Kaesang, yang patut diduga berkaitan dengan gratifikasi terhadap keluarganya.

“Melakukan klarifikasi atas isu-isu tersebut adalah merupakan lingkup tugas kewenangan KPK."

"Yang bersangkutan (Kaesang) mungkin memang bukan penyelenggara negara, tapi semua publik mengetahui siapa sosok yang bersangkutan,” kata Nawawi.

Bersamaan dengan itu, Nawawi menegaskan bahwa KPK melalui Direktorat Gratifikasi ataupun Direktorat Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti setiap laporan atau aduan dari masyarakat.

“Jadi benar apa yang telah disampaikan Pak Alex Marwata, bahwa Pimpinan telah meminta Direktorat Gratifikasi maupun Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk menindak lanjuti setiap laporan pengaduan yang disampaikan ke lembaga,” tutur Nawawi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa KPK mengirimkan surat undangan kepada Kaesang untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi.

“Surat sedang dikonsepkan, surat undangan. Terserah nanti, apakah akan (klarifikasi). Dan kita tidak tahu bersangkutan saat ini ada di mana,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Kantor KPK RI, Jumat (30/8/2024).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyinggung soal fakta-fakta dalam kasus gratifikasi yang kebanyakan tidak diberikan langsung ke penyelenggara.

Misalnya, ada gratifikasi yang diserahkan melalui perantara yaitu anggota keluarga atau kerabat penyelenggara negara.

Hal itu pun diketahui setelah dilakukan klarifikasi terhadap keluarga atau kerabat penyelenggara negara, yang menerima sesuatu pemberian.

“Dalam berbagai fakta persidangan pun terungkap, bahwa penerimaan gratifikasi atau suap, itu diatasnamakan orang lain. Kan begitu. Jadi itu kan gratifikasi juga,” kata Alex.

Alex menegaskan bahwa klarifikasi ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh KPK.

Sebab, langkah ini termasuk dalam upaya pencegahan, sekaligus juga edukasi terkait dengan gratifikasi maupun korupsi.

“Intinya teman-teman, untuk mengetahui, apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan, KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya, makanya kami perlu klarifikasi,” kata Alex.

“Kami perlu menjawab pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaesang tadi itu."

"Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan,” kata dia.

(Tribunnews.com/Bangkapos.com/Kompas.com)