Rektor Unibos Prof Batara Surya: Mahasiswa Tak Mudah Terprovokasi Kalau Demo

Laporan jurnalis Tribun-Timur.com, Rudi Salam

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar bersatu dalam aksi demonstrasi, Senin (26/8/2024) lalu.

Demo tersebut menolak pengesahan revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan mengawal putusan MK.

Massa aksi yang awalnya menyampaikan aspirasi secara damai, berakhir ricuh pada malam hari.

Kericuhan ini mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak, kendaraan terbakar, dan puluhan demonstran ditangkap.

Untungnya, kampus Universitas Bosowa (Unibos) yang dekat dengan titik aksi tidak mengalami kerusakan fasilitas.

Berbeda dengan fasilitas kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) yang mengalami kerusakan rusak akibat bentrok.

Rektor Unibos, Prof Batara Surya mengatakan bahwa tidak ada fasilitas rusak dan juga tidak ada mahasiswa Unibos yang ditangkap.

“Saya rasa tidak ada yang krusial (kerusakan). Tidak ada (mahasiswa ditangkap) dari Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa,” katanya, saat ditemui Tribun-Timur.com usai menghadiri pembukaan Poltekbos Expo 2024 di Kampus Politeknik Bosowa, Jalan Kapasa Raya, Makassar, Sulsel, Rabu (28/8/2024).

Batara menilai, mahasiwa Unibos mempunyai responsibility (tanggung jawab) tinggi dalam menyampaikan aspirasi.

• Ricuh, Kapolrestabes Makassar Mokhamad Ngajib: Ada Penyusup di Demo Kawal Putusan MK

“Jadi baik proses seperti itu (demo) sebenarnya hanya merespon regulasi yang ada untuk bisa disinergikan, diselaraskan,” katanya.

“Saya yakin mereka turun demo memberikan efek atau dampak besar pada masyarakat, terutama pada masalah Pilkada,” sambungnya mengatakan.

Batara juga menuturkan, mahasiwa Unibos telah dibekalai karakter intelektual, sehingga tidak mudah terpancing dalam menyampaikan aspirasi.

“Itu (mahasiswa) sudah dibekali, mereka sudah punya karakter intelektual dan tidak mudah terprovokasi,” tuturnya.

Sekadar diketahui, demonstrasi besar-besaran ini dipicu oleh kekhawatiran mahasiswa.

Kekhawariran tersebut terhadap upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Revisi UU Pilkada ini dinilai berpotensi membuka peluang bagi dinasti politik dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Mahasiswa menilai bahwa revisi UU Pilkada akan memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu, terutama para elit politik seperti Presiden Jokowi yang ingin mempertahankan kekuasaannya.(*)