Sosok Hamid Awaluddin Bocorkan Prabowo Marah Soal Revisi UU Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin membongkar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sangat marah atas adanya manuver revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia membongkar dalam program Gaspol! di Youtube Kompas.com, Jumat (23/8/2024).

Hamid mengaku mendapat kabar jika Prabowo sangat marah dengan adanya gerakan revisi UU Pilkada di DPR RI.

Namun, ia tak bisa membenarkan akan kabar tersebut.

“Saya dengar, pagi ini (Jumat) Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang (UU Pilkada). Saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar,” ungkap Hamid.

Meski tak bisa memastikan kebenaran akan kabar tersebut, Hamid meyakini bahwa Prabowo betul-betul marah.

Prof Hamid Awaluddin SH LLM MA PhD adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia sejak 8 April 2008-2011.

Ia pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dari 20 Oktober 2004-8 Mei 2007. 

Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Mohammad Andi Mattalatta lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.

Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor pada tahun 1998 di American University, Amerika Serikat. 

Sebelum menjadi menteri, Awaluddin pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. 

Saat masih berstatus mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Makassar, Sulawesi Selatan. 

Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan MoU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Wakil Perdamaian Indonesia GAM

Pemerintah menunjuk Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin sebagai wakil pemerintah untuk menandatangani perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Hamid adalah ketua tim perunding dari pemerintah Indonesia. 

"Berdasarkan pengalaman dalam perundingan selama ini, pendatanganan dilakukan oleh ketua tim perunding," kata Wakil Presiden kepada pers di Jakarta, Rabu (10/8/2005). 

Menurutnya, pemerintah juga menugaskan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS untuk hadir pada penandatanganan perjanjian. 

Widodo selama ini bertindak sebagai supervisi tim perunding pemerintah. 

Presiden dan Wakil Presiden tidak hadir karena harus menghadiri pidato kenegaraan di DPR pada 16 Agustus. 

Pendidikan:

2001 : Pelatihan khusus tentang Hak Asasi Manusia dari Universitas Lund, Swedia

1998 : Ph.D dari American University, Washington D.C.

1991 : Magister Hukum (LL.M) dari American University, Washington D.C.

1990 : Gelar Magister Hubungan Internasional (LL.M)

1986 : Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar

Posisi di Grup Perseroan:

Mei 2023 – sekarang : Ketua Komite Audit PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

2012 – sekarang : Presiden Komisaris (Independen) PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

Karier:

2021 – sekarang  : Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT Archi Indonesia Tbk

2019 – 2024 : Ketua Bidang Hubungan Internasional Palang Merah Indonesia

2019 – sekarang : Ketua Komite Audit PT Pelita Samudera Shipping Tbk

2017 – sekarang : Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Pelita Samudera Shipping Tbk

2017 –  sekarang  : Presiden Direktur PT Kutai Energi

2014 – sekarang  : Presiden Direktur PT Adimitra Baratama Nusantara

2012 – sekarang  : Presiden Komisaris (Independen) PT ESSA Industries Indonesia Tbk.

2008 – 2011  : Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia

2004 – 2007 : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

2001 – sekarang  : Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Delta Dunia Makmur Tbk

2001 – 2004 : Anggota Komisi Pemilihan Umum Indonesia