Politik Uang Rawan! Bawaslu Gowa Ajak Masyarakat Awasi Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong partisipatif dalam pengawasan untuk menekan pelanggaran pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Termasuk politik uang.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gowa Juanto Avol mengatakan pihaknya telah memetakan indeks kerawanan di Pilkada Gowa 2024.

Termasuk kata dia, salah satu yang tertinggi kerawanan politik uang masuk  diurutan pertama.

Hal tersebut disampaikannya saat sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada serentak digelar oleh Bawaslu Gowa di Swiss-Belinn, Makassar, Jumat (23/8/2024).

"Ini yang kami petakan kerawanan di Kabupaten Gowa indikator bahwa kami melihat bahwa politik uang masih dianggap sesuatu yang lumrah," jelasnya.

Meski demikian, Bawaslu Gowa telah melakukan pencegahan-pencegahan sampai di pelosok-pelosok berbasis warga, termasuk forum desa. 

"Nah ini yang kami jadikan sebagai media dalam melakukan pencegahan sekaitan dengan politik uang sehingga masyarakat bisa membedakan mana politik uang, mana sedekah," bebernya.

Karena menurutnya, praktek politik uang ini ada dua wujudnya, dalam bentuk uang dan barang. 

Dalam bentuk barang opini masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah karena menganggap ini bukan uang dan itu barang .

Padahal hal tersebut telah diatur dalam PKPU.

Sehingga peran partisipatif dalam pengawasan sangat penting menekan dan mengantisipasi pelanggaran Pilkda ini.

"Maka saya minta sama teman-teman OKP, OMS dan media untuk mencegah secara bersama-sama," bebernya.

Kerawanan lainnya sebut dia, yakni  soal netralitas, ketiga politisasi SARA dan keempat hoax di media sosial. 

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, Bawaslu tidak mungkin bisa bekerja sendiri dalam pengawasan.

"Sehingga Bawaslu menggandeng masyarakat. Dan kegiatan ini melibatkan masyarakat sipil, OKP dan terutama peran media," katanya.

Dijelasakan, dalam pengawasan misalnya politik uang, Bawaslu tidak bisa menjangkau dengan luas. Sehingga dibutuhkan peran partisipatif masyarakat dalam pengawasan.

Selain itu, pentingnya pengawasan terhadap DPT untuk mengantisipasi pelanggaran.

Menurutnya, DPT betul-betul harus bersih di Pilkada serentak ini.

"Jangan lagi sering ada anggapan bahwa DPT bisa menghidupkan orang lima tahun lalu mati tapi masih ada di DPT jadi kepentingan kita mengawal itu. Kita pastikan daftar pemilih sudah bersih," katanya.(*)

Laporan Wartawan TribunGowa.com, Sayyid Zulfadli