PPP Sulsel Sambut Baik Putusan MK: Kami Tetap Danny Pomanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terbaru terkait syarat pencalonan kepala daerah di Pemilu Serentak 27 November mendatang.

Hal ini berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan syarat untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur hanya berdasarkan persentase jumlah suara dari total daftar pemilih tetap (DPT).

Sulawesi Selatan masuk dalam daftar provinsi yang memenuhi persyaratan itu karena memiliki jumlah DPT sebanyak 6.670.582 jiwa.

Sehingga Pilgub Sulsel dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur dengan syarat suara sah minimal 7,5 persen dari suara partai atau gabungan partai.

Ketua PPP Sulsel Imam Fauzan menyambut baik keputusan MK tersebut.

Dimana keputusan itu membuat alam demokrasi di Pilgub semakin terbuka.

Dia menegaskan, arah politik PPP Sulsel tidak berubah sejak awal.

Baca juga: Bawaslu Harap KPU Segera Revisi PKPU Pilkada Usai MK Ubah Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Ada keputusan MK ataupun tidak, PPP tetap mendukung Danny Pomanto dan Azhar Arsyad di Pilgub Sulsel.

“Kami sejak awal mendukung Danny Pomanto di Pilkada, walaupun ada keputusan MK kami hargai,” katanya kepada tribun timur, Selasa (20/8/2024).

Sejak awalnya partainya menolak adanya kotak kosong di Pilgub Sulsel.

Kotak kosong hanya memundurkan demokrasi di Sulsel.

Dengan keputusan MK ini Pilgub lawan kotak kosong pun semakin sulit terjadi.

“Iya, kita dari awal memang tidak ada kotak kosong itukan,” jelasnya.

Danny Pomanto dan Azhar Arsyad telah kantongi B1KWK dari dua partai yakni PKB dan PDIP.

Dengan usungan dua partai ini, pasangan dengan tagline savesulsel itu sudah bisa maju Pilgub Sulsel.

Persentase suara dua partai itu telah memenuhi syarat 7,5 persen dari total DPT di Sulsel.

Artinya tanpa tambahan koalisi pun, Danny-Azhar bisa masuk arena kontestasi Pilgub Sulsel 2024.

Sedangkan kandidat lain Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi sudah mengantongi cukup banyak dukungan.

Diantaranya, Demokrat, Nasdem, Golkar, PAN, PSI, dan Hanura.

Sebelumnya, Partai non parlemen kini berhak mengusung pasangan calon Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/PUU-XXII/2024.

Gugatan ini pertama kali diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.

Dalam putusannya, MK menolak permohonan provisi para pemohon. Namun, Mahkamah mengabulkan bagian pokok permohonan.

"Dalam pokok permohonan: Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Putusan MK Soal Threshold Untungkan Anies Baswedan dan Hendrar Prihadi, PDIP Langsung Susun Strategi

Suhartoyo menyatakan, Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

"Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2. 000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) di provinsi tersebut;

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen (delapan setengah persen) di provinsi tersebut.

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000(enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.00 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut.

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.00 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen (delapan setengah persen) di kabupaten kota tersebut;

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.00 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen (tujuh setengah persen) di kabupaten kota tersebut;

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.0000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5 persen (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.(*)

Laporan Kontributor Tribun-Timur.com, M Yaumil