Potret Simulasi Pengamanan Pilkada 2024 di KPU Sinjai Sulsel

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA— Kepolisian Resor Sinjai menggelar latihan simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota).

Sispamkota dilaksanakan di depan Kantor KPUD Sinjai, Jl Bhayangkara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Senin (19/8/2024).

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan aparat keamanan dan peralatan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan yang bisa terjadi selama proses Pilkada 2024.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar bersama Dandim 1424 Sinjai Letkol Arm Dian Akhmad Arifandi.

Diikuti unsur forkopimda atau yang mewakili, pihak KPUD Sinjai, Bawaslu, PJU Polres Sinjai, para Kasat, Kasubbag Kasi, perwira staf dan personel Polres Sinjai serta TNI Kodim 1424 Sinjai.

Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar menjelaskan,  ini merupakan gambaran situasi yang mungkin terjadi dan akan dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak.

“Diharapkan semua personil Polres Sinjai sudah bisa memahami protap yang harus dilakukan secara tegas dan terukur berdasarkan undang-undang bila di kemudian hari terjadi kejadian serupa,” katanya.

Baca juga: Pilu Rumah Kakek 79 Tahun di Sinjai Barat Sulsel Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp50 Juta

Pada simulasi sispamkota disiapkan skenario tertentu sebagai dasar latihan kesiapan.

“Kita tidak boleh underestimate, persiapan harus dilakukan dengan matang dan terencana,” ujarnya.

Tentunya dengan pelaksanaan simulasi yang dilaksanakan, agar dilaksanakan seriil mungkin, dengan kondisi dimana keadaannya itu adalah yang paling terburuk bisa terjadi.

“Simulasi ini meliputi berbagai tahapan, dimulai dari kondisi aman hingga situasi yang memuncak pada tindakan anarkis,” katanya.

Kapolres Sinjai menekankan pentingnya simulasi ini sebagai bukti komitmen dalam menjamin keamanan Pilkada serentak di Sinjai.

“Pentingnya mematuhi SOP dalam langkah-langkah yang akan diambil juga ditekankan oleh Kapolres Sinjai,” ujarnya.

“Hal ini termasuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan aturan hukum,” tambahnya.

Adapun skenario disiapkan adalah diasumsikan ada sekelompok massa tidak puas dan menduga adanya kecurangan dilakukan KPPS