Profil Supratman Andi Agtas Calon Menkumham, Putra Soppeng Sulsel Alumni Fakultas Hukum UMI

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut profil Supratman Andi Agtas Calon Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pengganti Yasonna Laoly.

Kabarnya, Supratman Andi Agtas akan dilantik Presiden Jokowi sebagai Menkumham pada Reshuffle Kabinet yang akan berlangsung, Senin (19/8/2024).

Diketahui Supratman Andi Agtas merupakan politisi Gerindra.

Supratman Andi Agtas adalah salah satu putra Sulawesi Selatan yang merantau ke Sulawesi Tengah. 

Ia kecil di Kabupaten Soppeng. 

Saat kecil dia pernah sekolah SD Negeri I Soppeng. Tahun 1982. 

Setelah dewasa, ia kembali ke Makassar untuk kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. 

Selanjutnya, dia kuliah di FH Universitas Hasanuddin. 

Sebelumnya, tanda-tanda Suprtaman Andi Agtas bakal jadi Menteri sudah terlihat kala perubahan jabatan di DPR RI.

Baca juga: Jokowi Depak Kader PDIP Yasonna Laoly dari Kursi Menkumham, Reshuffle Kabinet Digelar Besok?

Pimpinan DPR RI tiba-tiba mengganti Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto. 

Kini kabar tersebut semakin kencang.

Supratman Andi Agtas akan menjabat sebagai Menkumham menggantikan kader PDIP Yassona Laoly.

Profil Supratman Andi Agtas

Tempat Lahir / Tgl Lahir: Tajuncu / 28 September 1969

Agama: Islam
 
Riwayat Pendidikan

SD Negeri I Soppeng. Tahun: - 1982

SMP Don Bosco. Tahun: - 1985

SMA Negeri I Toli-toli. Tahun: - 1988

S1 Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Tahun: - 1992

S2 Hukum, Universitas Hasanuddin. Tahun: - 1995
 
Riwayat Pekerjaan

Perusahaan Daerah Kota Palu, Sebagai: Direktur Utama. Tahun: 2005 - 2012

PT Citra Nuansa Elok, Sebagai: Komisaris. Tahun: 2004 - 2012

Dosen , Sebagai: Fakultas Hukum. Tahun: 1998 - 2012

Advokat, Sebagai: Pengacara. Tahun: 1996 - 1998
 
Riwayat Organisasi

Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah, Sebagai: Ketua. Tahun: 2004 - 2010

Asosiasi Pertambangan Indonesia Timur, Sebagai: Ketua. Tahun: - 2012

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Sebagai: Ketua. Tahun: -

Daftar Lengkap Menteri yang Bakal Dicopot

 Beredar kabar Presiden Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Selain pergantian posisi Menkumham, ada beberapa pos menteri juga yang akan turut berganti.

Berdasarkan bocoran yang diterima dan beredar luas ke publik, agenda Reshuffle Kabinet akan berlangsung, Senin (19/8/2024).

Dilansir dari kompas.com, setidaknya ada tiga orang menteri dan dua kepala badan yang akan dilantik pada pukul 09.00 WIB besok.

Selain pergeseran pejabat untuk kursi Menkumham kabarnya Presiden Jokowi juga akan melakukan pergantian untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lalu perubahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selanjutnya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Presiden Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional.

Menkumham yang dijabat Yasonna Laoly akan digantikan oleh Supratman Andi Agas

Supratman diketahui merupakan politisi dari Partai Gerindra.

Kemudian, ada pula Bahlil Lahadalia yang akan dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Lalu ada pula, Rosan Roeslani yang akan dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil Lahadalia.

Rosan sebelumnya dikenal luas sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar kabarnya digantikan oleh Raja Juli Antoni, kini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Raja Juli adalah anggota Mahkamah Partai Solidaritas Indonesia. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional. 

Lembaga tersebut diketahui baru dibentuk pada Agustus 2024.

Terakhir, Presiden akan melantik Plt Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rizka Andalusia sebagai Kepala BPOM Definitif. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, perombakan kabinet masih bisa terjadi jika diperlukan. Hal itu disampaikan Presiden pada pekan lalu merespons isu reshuffle yang kembali mengemuka.

"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan (bisa terjadi)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Training Center PSSI Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

"Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif," tegas Jokowi.(*)