KPK Usut Dugaan Korupsi Shelter Tsunami di NTB, Anggaran Rp 20 Tapi Kerugian Negara Rp19 M

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami tahun 2014 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bangunan Shelter Tsunami diketahui sudah ada rusak dan roboh.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, bangunan itu sudah tidak bisa lagi digunakan.

Tim penyidik KPK meminta bantuan dari beberapa ahli dalam menangani kasus tersebut.

“Ini sedang dikirim timnya, tapi yang jelas sesuai foto-foto yang saya lihat, mungkin juga rekan-rekan pernah (lihat) fotonya, bangunannya sebagian sudah roboh," ujar Asep Guntur Rahayu, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya mendatangkan ahli konstruksi dan ahli penghitungan kerugian negara.

Penyidikan dugaan korupsi ini dilaksanakan sejak 2023.

Sejauh ini baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yaitu seorang merupakan penyelenggara negara dan lainnya berasal dari BUMN.

Dua tersangka yakni Aprialely Nirmala selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Agus Herijanto selaku Project Manager (PM) atau Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Saat proyek itu berlangsung, Aprialely Nirmala menjabat Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Kementerian PUPR Perwakilan NTB.

Adapun proyek tersebut memakan anggaran hingga Rp 20 miliar.

Sementara untuk kerugian negaranya kurang lebih Rp 19 miliar dan masih bisa bertambah karena penghitungan masih dilakukan.

Anggaran pembangunan shelter yang ujungnya dikorupsi ini berasal dari Kementerian PUPR dan PT Waskita Karya (Persero) sebagai kontraktor.

Modus yang diduga terjadi adalah menurunkan kualitas pembangunan.