Terungkap Sosok yang Polisikan Airlangga Hartarto hinga Akhinya Mundur sebagai Ketum Golkar

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah kasus mencuat di tengah pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Salah satunya terkait kebijakannya mengenai minyak goreng, serta laporan ke Bareskrim Polri atas pelepasan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya.

Airlangga resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu malam (10/8/2024), dan pengumuman resmi disampaikan ke publik pada Minggu (11/8/2024).

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," ujar Airlangga dalam sebuah video yang diterima Kompas.com, Minggu (11/8/2024).

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga menyebut bahwa keputusannya ini diambil demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar serta memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang,” ujar Airlangga.

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk jajaran pengurus DPP Partai Golkar, yang meskipun terkejut, tetap menghargai langkah tersebut.

Reaksi dan Bantahan Pengunduran Diri karena Kasus

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat keluarga dan bukan karena tekanan dari kasus-kasus yang melibatkan Airlangga.

“Ini alasan yang sangat pribadi. Sebelum kami diundang, sudah ada rapat keluarga Pak Airlangga dengan istri tercinta, anak-anak, adik, segala macam. Dan keputusan pengunduran diri itu sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga," kata Doli.

Doli juga menepis kabar yang menyebut bahwa Airlangga mundur karena terkait kasus korupsi, terutama terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya pada tahun 2021 serta krisis minyak goreng yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

Kasus Pelepasan Kontainer yang Menjadi Sorotan

Tiga hari sebelum pengunduran dirinya, tepatnya pada Jumat (9/8/2024), Airlangga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ali Hasan dan rekan-rekannya dari Koordinator Ampera.

Laporan tersebut terkait pelepasan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya, yang dilakukan oleh Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pada 18 Mei 2024.

Ali Hasan mengungkapkan adanya dugaan kuat mengenai kejanggalan dalam kebijakan pelepasan kontainer tersebut, termasuk perbedaan jumlah kontainer yang dilepas dibandingkan dengan data awal yang disampaikan oleh Dirjen Bea Cukai.

"Pada 16 Mei 2024, Dirjen Bea Cukai menyampaikan kepada Menperin Agus Gumiwang bahwa jumlah kontainer yang tertahan hanya 4.000.

Namun, pada saat pelepasan, jumlah yang dilepas menjadi berlipat ganda," ujar Hasan.

Hasan juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa barang-barang dalam kontainer tersebut bisa saja berisi senjata, bahan kimia berbahaya, atau bahkan narkoba, yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Polri

Hasan dan timnya meminta agar Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu.

Mereka berharap agar semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk para importir dan pejabat terkait, bisa diusut hingga tuntas.

Pihak Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah memeriksa Airlangga sebagai saksi dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO dan krisis minyak goreng pada tahun 2023, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan tersebut.