Eks Jenderal Bintang 3 Edy Rahmayadi tak Gentar 'Dikeroyok' KIM Plus Nasdem PKB PKS

TRIBUN-TIMUR.COM- Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Edy Rahmayadi yakin bisa mengalahkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut 2024. 

Padahal, ia ‘dikeroyok’  super koalisi yang dikomandoi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. 

PDIP memilih untuk berseberangan dengan usungan super koalisi yang mengusung calon gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Joko Widodo, Bobby Nasution. 

Saat ini, PDIP mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi. 

Sementara itu, Bobby Nasution diusung super koalisi. 

Partai yang mengusung Bobby Nasution adalah Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Demokrat. 

Syarat untuk mengusung di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut 2024 adalah 20 kursi dari 100 kursi. 

Sementara itu, partai lain yang belum menentukan adalah PPP, Perindo dan Partai Hanura. 

Tak Gentar 
Menurut dia, meski menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mendapatkan dukungan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), tak menjadi jaminan rakyat akan memilihnya. 

"Oh yakin saya menang (lawan Bobby). Namanya demokrasi, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Itulah demokrasi. Sehingga, silakan rakyat berpesta, tinggal memilih mana yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin," kata Edy di DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024). 

"Politik adalah suatu kendaraan demokrasi, politik mempunyai hak untuk menentukan siapa pemimpinnya," imbuh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat periode 2016-2018 ini.

Ia mengaku tidak mendapat tekanan setelah menyatakan siap maju sebagai bakal calon gubernur Sumut dari PDIP. 

"Tidak ada tekanan. Berjalan, berjalan, demokrasi. Tapi begitu ada tekanan, ada intimidasi, berarti dia tidak mencintai bangsa ini," katanya. 

Sebelumnya, PDIP resmi mengumumkan dukungan kepada Edy untuk maju di Pilkada Sumut. 

Surat rekomendasi dukungan itu resmi diberikan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu.