Nasib 3 ASN Makassar di Ujung Tanduk, Terancam Dipecat Gegara Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar terancam kehilangan jabatannya.

Hal ini menyusul ketidakhadiran mereka di kantor dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas.

Ketiga ASN tersebut adalah Hendrikus staf Bagian Kerjasama, M Idris staf Kecamatan Makassar, dan Syamsuddin kepala seksi di Dinas Pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan bahwa ketiga ASN ini telah diberikan waktu untuk memberikan klarifikasi. 

Hendrikus tak pernah aktif berkantor dalam jangka waktu yang sangat lama. 

Informasi terakhir, Hendrikus mengalami gangguan kesehatan, hanya saja hingga sekarang ini tak ada lagi informasi yang bersangkutan. 

Baca juga: Danny Pomanto Bebaskan ASN Pemkot Makassar dalam Pilihan Politik, Tapi Jaga Netralitas

Selain tidak aktif berkantor, alamat rumah Hendrikus juga tidak ditemukan.

Kendati begitu, Pemkot Makassar masih memberikan kesempatan kepada Hendrikus hingga pekan ini.

Tim BKPSDMD akan turun mencari yang bersangkutan untuk memastikan keberadaan dan kondisi kesehatannya. 

Jika ditemukan, Hendrikus disarankan untuk mengajukan pensiun dini karena pertimbangan kesehatan, jika tidak ditemukan maka akan disanksi berupa pemberhentian. 

"Dia diberi kesempatan, besok atau pekan ini akan segera dicari dan kalau ditemukan maka disarankan untuk mengajukan untuk pensiun dini karena gangguan kesehatan," ucap Akhmad Namsum usai rapat tindak lanjut pelanggaran disiplin ASN di ruang Rapat Sekda Lt 2 Kantor Wali Kota, Selasa (13/8/2024) 

"Tapi kalau tidak ditemukan karena kasusnya agak lama dan susah ditemukan alamatnya maka tentu hukuman berat dengan berhenti sebagai aparatur," sambungnya. 

Selanjutnya M Idris, kasusnya hampir sama, tidak pernah lagi berkantor dengan alasan sakit. 

M Idris dulunya staf Bapenda kemudian dipindahkan ke Kecamatan Makassar. 

Pasca pemindahannya, Idris belum pernah masuk berkantor.

Informasi yang dihimpun BKPSDMD, yang bersangkutan menderita sakit jantung. 

"Info dari camatnya yang bersangkutan sudah ada tiga cincin yang masuk di tubuhnya dan memang sudah lama mengajukan pensiun dini," ungkapnya.

"Yang bersangkutan sudah lama tidak aktif dan tidak masuk kantor, tim kami sampaikan segera diminta ke camat Makassar untuk menemui dan periksa ke dokter. Kalau memang tidak masuk kerja karena sakit maka boleh mengajukan pensiun karena sakit," sambungnya.

Sementara Syamsuddin, kepala seksi di Dinas Pendidikan yang dijatuhi hukuman disiplin karena menyalahi etika sebagai ASN. 

Atas kesalahannya, Syamsuddin dijatuhi hukuman sedang. 

Mantan kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar ini mengakui, ini bukan kali pertamanya Pemkot Makassar memproses ASN yang melakukan pelanggaran. 

Tahun ini sudah ada beberapa aparatur yang diproses, sanksi hukuman disiplin yang diberikan juga beragam, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat. 

Salah satunya ASN yang mengajukan pensiun dini karena ingin maju pemilihan legislatif.

Usai ditelusuri ternyata yang bersangkutan sudah bergabung dengan partai politik sebelum mengajukan pensiun dini. 

"Ternyata sudah punya KTA partai PPP sebelum mengajukan pensiun dini, sehingga yang bersangkutan tidak pensiun dini tapi diberhentikan secara tidak hormat sebagai aparatur," ujarnya. 

Akhmad Namsum mengimbau agar ASN bekerja secara profesional, menjunjung tinggi sportifitas, tidak menciderai muruah sebagai ASN. 

Juga menjunjung tinggi layanan ke masyarakat, dan bekerjasa secara ikhlas dan profesional dengan menegakkan loyalitas.(*)