Megawati Umumkan Usungan Pilkada tanpa Jakarta, Jabar, Jatim dan Jateng

Selain itu, Deddy menambahkan, dengan tidak bergabungnya PDIP di KIM plus, maka keputusan itu dinilai adil untuk masyarakat.

"Jadi kalau PDI Perjuangan tidak masuk ke dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya kira itu juga tidak fair untuk masyarakat," paparnya.

"Meskipun untuk partai politik itu akan sangat berarti dalam artian nggak capek berkeringat lagi gitu ya," imbuh Deddy.

Deddy menganggap, keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan koalisi besar itu juga mengurangi potensi money politics (politik uang) yang luar biasa.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah juga memberi sinyal PDIP tak bergabung dalam KIM Plus untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Menurut Said, wajar jika partai politik (parpol) menentukan sikapnya dalam kontestasi termasuk membentuk KIM Plus.

"Begitu juga ketika PDIP melakukan sesuatu dengan otonomi dan kedaulatan yang dimiliki oleh PDIP tiba-tiba pihak lain akan marah, kan tidak juga biasa," kata Said.

Said menyebut, PDIP menyiapkan bacagub sendiri untuk diusung di Pilgub Jakarta.

"Insya Allah Jakarta kami punya calon," ujarnya.

Namun, dia tak mengungkapkan apakah cagub tersebut berasal dari PDIP atau tokoh luar partai.

Wait and See

Pengamat politik Adi Prayitno, menilai sebelum menentukan sikap PDIP sedang menunggu dan memperhatikan pergerakan politik yang berlangsung di Jakarta.

"Sepertinya PDIP sedang wait and see bagaimana pergerakan politik di Jakarta," kata Adi.

"Termasuk bagaimana pergerakan partai-partai non KIM (Koalisi Indonesia Maju), khususnya PKS, PKB dan NasDem, apakah mereka merapat ke kubu KIM atau tidak," tambahnya.

Di sisi lain, menurut Adi, PDIP masih menginginkan kadernya yang maju di pemilihan gubernur Jakarta.