Bobby Nasution Calon Gubernur Sumut Ambil Keputusan saat Disebut Dalam Kasus Korupsi, KPK Berani?

TRIBUN-TIMUR.COM - Wali Kota Medan Bobby Nasution diterpa masalah baru saat sedang persiapan maju bertarung di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024.

Kini elektabilitas Bobby Nasution menantu Presiden Jokowi berada di puncak, mengalahkan petahana Edy Rahmayadi.

Bobby pun pasrah jika dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait blok Medan yang disebut di sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Suami Kahiyang Ayu itu sudah siap berhadapan dengan KPK.

Kesiapan Bobby itu sebagai tanggapan permintaan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD meminta KPK agar Bobby dan istrinya Kahiyang Ayu, untuk diperiksa usai nama keduanya disebut di sidang Abdul Gani terkait izin tambang.

"Saya ikut saja pokoknya," kata Bobby secara singkat, Jumat (9/8/2024), seperti dilansir dari video KompasTV.

Meski demikian Bobby tak berkomentar banyak saat ditanya awak media apakah mengenal dan pernah bertemu dengan Abdul Gani Kasuba terkait kasus suap izin tambang.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut pihaknya belum memiliki rencana untuk memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk diklarifikasi terkait blok Medan.

"Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait rencana pemanggilan Saudara BN (Bobby Nasution) di tingkat penuntutan maupun penyidikan," kata Tessa, Sabtu (10/8) dikutip dari Tribunnews.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Malut Suryanto Andili mengungkap istilah 'Blok Medan' dalam sidang Abdul Gani di Pengadilan Negeri Ternate pada 31 Juli 2024.

Ia mengatakan Abdul Gani mengunakan kode "Blok Medan" untuk petak tambang yang diduga milik Bobby di Halmahera.

Istilah 'Blok Medan' kerap digunakan Abdul Gani saat mengurus izin usaha pertambangan di Malut. 

Dikutip Kompas.com, Abdul Gani menyampaikan, kode "Blok Medan" digunakannya untuk pengurusan izin tambang yang diduga milik Kahiyang Ayu, anak kedua Presiden Jokowi, di Halmahera.

Ia pun tidak membantah adanya pertemuan antara pihak Pemprov Malut dan pengusaha Medan terkait izin tambang.

Terkait hal itu, eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK perlu memanggil putri dan menantu Presiden Jokowi tersebut.

Mengingat munculnya nama Bobby dan Kahiyang dalam sidang Abdul Gani, telah menjadi bagian dari fakta persidangan.

”Menurut saya, kalau ingin menegakkan hukum dengan benar, menghilangkan kesan tidak pandang bulu, seharusnya dipanggil paling tidak.

Kan Anda disebut, kan gitu, Blok Medan itu ini katanya, gitu,” kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu (7/8). Dikutip dari Kompas.id.

Alasan KPK belum berani panggil KPK

Wali Kota Medan Bobby Nasution masih selamat dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan suap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba.

KPK tak berani periksa Bobby Nasution menantu Presiden Jokowi meski namanya disebut dalam persidangan dugaan suap.

KPK menyampaikan alasannya belum memanggil Bobby Nasution bakal calon gubernur Sumatera Utara itu.

Lembaga antirusuah itu belum memutuskan untuk memanggil Bobby Nasution, terkait persoalan "Blok Medan" dalam dugaan suap Abdul Gani Kasuba.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan, penyidik maupun Jaksa yang menangani perkara Abdul Gani belum akan memanggil Bobby.

"Sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait rencana pemanggilan Saudara BN (Bobby Nasution)," kata Tessa saat dikonfirmasi, Jumat (9/8/2024).

Karena nama Bobby belum masuk dalam rencana penyidikan maupun penuntutan, KPK belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut.

"Saya belum bisa memberikan tanggapan apa-apa," ujar Tessa. 
 
Sementara itu, Bobby pun menyatakan siap jika diminta oleh KPK untuk memberikan keterangan terkait "Blok Medan". 

"Saya ikut aja ya, saya ikut aja pokoknya," ujar Bobby secara singkat saat ditanya wartawan di Taman Cadika, Medan, Sumatera Utara, Jumat. 

Istilah izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara yang menyeret nama Bobby dan istrinya, Kahiyang Ayu itu terungkap dalam sidang suap Abdul Gani 31 Juli. 

Dalam podcast di YouTube Terus Terang, eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta KPK memeriksa Bobby agar tak ada anggapan penegakan hukum diskriminatif.

"Kalau enggak (salah), ya enggak usah takut, enggak apa-apa, toh kan malah gagah orang datang dipanggil,” kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Nama Bobby dan Kahiyang muncul ketika Jaksa KPK mengulik beberapa izin tambang di Malut.

Istilah "Blok Medan" pertama kali meluncur dari mulut eks Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Malut, Muhaimin Syarif alias Ucu.

Jaksa kemudian mengonfirmasi istilah "Blok Medan" itu kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Malut, Suryanto Andili.

Kepada majelis hakim dan Jaksa, Suryanto mengatakan "Blok Medan" itu merujuk pada Bobby yang menjabat Wali Kota Medan.

Ia juga membenarkan Abdul Gani berikut anak dan menantunya serta Muhaimin Syarif dan istrinya pernah ke Medan untuk menemui pelaku usaha.

"Hanya itu saja yang saya tahu. Kalau tidak salah itu (istilah "Blok Medan") Bobby Nasution," ujar Suryanto.

Bobby Nasution makin kuat

Koalisi Indonesia Maju (KIM) partai pengusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming masih bersatu mengusung di Pilkada.

KIM kini melebarkan pengaruhnya pada pilkada di berbagai wilayah, termasuk Pilgub Sumatera Utara 2024.

Bahkan, KIM Plus tercipta untuk mengusung pasangan calon Bobby Nasution dan Surya, calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Tiga parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres lalu, bergabung ke poros Bobby Nasution.

Ketiganya yakni PKS, Nasdem, dan PKB.

Padahal rival Bobby Nasution di Pilgub Sumut 2024 adalah Edy Rahmayadi, ketua tim pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) di Sumut.

Namun, setelah berbulan-bulan menjalin kerja sama untuk memenangkan Anies-Muhaimin, Edy Rahmayadi harus menghadapi realita politik.

Meskipun Edy Rahmayadi sudah mengikuti penjaringan calon gubernur di ketiga parpol tersebut, bahkan bolak-balik ke Jakarta untuk lobi-lobi politik.

Pada akhirnya Partai Nasdem, PKB, dan PKS memutuskan dukung Bobby Nasution.

Adagium “politik adalah seni mencari kekuasan” menjadi warna tersendiri dalam dinamika Pilgub Sumut 2024.

PKS yang selama ini memberi sinyal arah dukungan politik untuk petahana Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024, tiba-tiba berbalik arah.

 Secara mengejutkan, PKS resmi mendukung Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumut pada Pilkada Serentak November mendatang.

Surat rekomendasi berupa formulir B1KWK diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada Bobby Nasution di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Terlihat juga hadir Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar, hingga Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS Rajudin Sagala.

Sementara Bobby didampingi calon wakil gubernur, Surya, mantan Bupati Asahan.

Dukungan politik kepada Bobby Nasution dibenarkan Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri. "Iya benar, (penyerahan surat dukungan) sore jam 17.00 di DPP PKS," kata Mabruri kepada Tribun, Jumat petang.

Mabruri mengatakan, alasan PKS mendukung Bobby ketimbang Edy Rahmayadi lantaran memiliki kesamaan visi dalam membangun Sumut ke depan.

"Sudah ada kesepahaman dengan Bobby terkait agenda di Sumut," ujarnya.

Dukungan PKS untuk Bobby Nasution memang menjadi kejutan terbesar dalam dinamika Pilgub Sumut 2024.

Sebab, sejak jauh hari PKS konsisten memperlihatkan arah dukungannya kepada Edy Rahmayadi.

Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu terang-terangan intens membangun komunikasi dengan Edy Rahmayadi.

Saat hadir dalam acara Harlah Guru Madrasah di Hotel Madani, Kota Medan, Jumat (26/7/2024) lalu, Syaikhu mengatakan, Edy akan mengikuti kontestasi Pilkada Sumut seperti halnya Anies Baswedan yang didukung PKS di Pilkada Jakarta. 

"Mudah-mudahan insyaallah kita akan berlayar seperti halnya Pak Anies berlayar di DKI," kata dia.

Syaikhu juga mengenang masa lalu ketika PKS mendukung Edy Rahmayadi pada Pilgub Sumut 2016 silam.

Karena itu, ia menyebut peluang PKS untuk bersama Edy pada Pilgub Sumut 2024 sangat besar.

"Besar lah (peluang PKS bakal usung Edy) kita dari 2016 (sudah bersama)," sambung Syaikhu.

PKS juga intens menjalin komunikasi dengan PDIP yang digadang-gadang akan mengusung Edy Rahmayadi.

Pada akhirnya, PKS berubah arah dan memberikan dukungan kepada Bobby Nasution.

Dengan begitu, PKS menjadi partai ke-8 yang memberikan dukungan kepada Bobby Nasution.

Dari total 11 partai parlemen di Provinsi Sumut, kini tersisa dua parpol yang belum menentukan dukungannya, yakni PDIP dan Perindo.

Di sisi lain, elite DPP PDIP berkali-kali memastikan tidak akan terjadi pilkada kotak kosong di Pilgub Sumut 2024.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, PDIP memang punya “golden ticket” untuk mengusung sendiri pasangan calon tanpa harus koalisi dengan parpol lain.

PDIP mendapat 21 kursi DPRD Sumut. Perolehan itu sudah cukup untuk memnuhi syarat minimal pencalonan 20 kursi DPRD.

Sampai saat ini PDIP belum mengumumkan sosok yang akan diusung sebagai lawan tanding Bobby Nasution di kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Adapun nama yang santer terdengar belakangan ini, PDIP akan mengusung calon petahana Edy Rahmayadi.

Edy Rahmayadi mengklaim telah mendapat dukungan dari partai banteng. Ia mengaku ditugaskan untuk mencari pendamping.

"Ada rekomendasi (dari PDIP), tetapi bukan satu ketentuan untuk persyaratan atau B1KWK untuk ke KPU," kata Edy Rahmayadi di posko pemenangan di Medan, Selasa (30/7/2024).

Terkait klaim Edy Rahmayadi ini, Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP Adian Napitupulu tak membenarkan namun tak juga membantah.

Ia memberi jawaban normatif, bahwa keputusan mengenai rekomendasi akan diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau gue (saya) jawab, gue (saya) mengingkari pernyataan gue (saya) ke dia. Ntar lo (kamu) mancing mulu," kata Adian kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dinamika kemudian muncul mengenai bakal calon wakil gubernur untuk mendampingi Edy Rahmayadi.

Pasalnya, PDIP dikenal sebagai partai yang punya tradisi kuat mengusung kadernya sendiri di pilkada.

Bermodal “golden ticket”, PDIP disebut-sebut akan memilih kadernya di kursi calon wakil gubernur.

Bursa bakal cawagub pun bermunculan, seperti Nikson Nababan, Barry Simorangkir, Sofyan Tan, bahkan Djarot Saiful Hidayat.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkap pengumuman bakal calon gubernur yang akan diusung PDIP di Jakarta, Banten, dan Sumut dijadwalkan pada Rabu (7/8/2024) pekan depan.

Jika berhasil mendapatkan dukungan dari partai banteng, Edy Rahmayadi akan berlayar ke arena Pilgub Sumut 2024 dengan dua perahu parpol, yakni PDIP dan Hanura.

Sebelumnya Hanura sudah lebih dulu memberikan dukungan kepada Edy Rahmayadi.

Edy juga masih berpeluang mendapatkan dukungan dari satu partai tersisa, yakni Perindo.

Namun, ini tak mudah lantaran pada beberapa kesempatan Perindo memberi sinyal arah dukungan kepada Bobby Nasution.

Berikut peta politik Pilgub Sumut 2024 antara Bobby Nasution vs Edy Rahmayadi :

1. Partai Golkar 22 kursi (dukung Bobby Nasution/sudah rekom B1KWK)

2. Partai Gerindra 13 kursi (dukung Bobby Nasution)

3. Partai NasDem 12 kursi (dukung Bobby Nasution)

4. PAN 6 kursi (dukung Bobby Nasution)

5. Partai Demokrat 5 kursi (dukung Bobby Nasution)

6. PKB 4 kursi (dukung Bobby Nasution)

7. PDIP 21 kursi (Edy Rahmayadi klaim sudah dapat dukungan)

8. PKS 10 kursi (dukung Bobby Nasution/sudah rekom B1KWK)

9. Hanura 5 kursi (dukung Edy Rahmayadi)

10. PPP 1 kursi (dukung Bobby Nasution)

11. Perindo 1 kursi

* Syarat pencalonan Pilgub Sumut adalah parpol atau koalisi parpol mempunyai minimal 20 kursi DPRD Sumut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com/KompasTV/Tribun-Medan.com