Bawaslu-Pemprov Sulsel Komitmen Wujudkan Pilkada Damai 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bawaslu Sulsel menggelar Deklarasi Pilkada Damai 2024 di Taman Pakui Sayang, Jl AP Pettarani Makassar, Minggu (11/8/2024) pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan setelah acara Jalan Santai dan Apel Siaga yang bertujuan untuk menyukseskan Pilkada Serentak Sulsel 2024.

Seperti, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli dkk, perwakilan Pemprov Sulsel yakni Plt Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Ansyar.

Tak hanya itu, perwakilan partai politik (parpol) turut hadir.

Disaksikan Bawaslu Sulsel dan Bawaslu 24 kabupaten/kota yang memadati Taman Pakui Sayang Pettarani.

Secara simbolis mereka menandatangani naskah deklarasi.

Hal itu sebagai bentuk komitmen mereka terhadap pelaksanaan pilkada yang damai dan tertib. 

Naskah deklarasi itu bertuliskan 'Komitmen Pilkada Damai 2024'.

Ini mencakup komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas selama proses Pilkada 2024. 

Mardiana Rusli menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajarannya dalam menghadapi Pilkada 2024.

Dan terpenting mengajak seluruh elemen ikut mengawal pesta demokrasi Pilkada 2024.

Baik itu pemilihan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, maupun pemilihan calon bupati dan wali kota.

"Pada dasarnya kegiatan ini adalah bagaimana menyatakan kesiapan kita dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan yang kemudian memastikan resource sumber daya manusia kita," kata Mardiana Rusli.

Menurut Mardiana, kegiatan ini bertujuan untuk membangun komitmen dan meningkatkan kompetensi pengawasan.

Sehingga seluruh jajaran Bawaslu dapat menjadi penyelenggara yang sigap dan tanggap terhadap dugaan pelanggaran. 

Ia juga menekankan pentingnya analisis dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pilkada.

Baik itu pemilihan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel maupun bupati dan wali kota.

Lebih lanjut, Mardiana Rusli mengingatkan panwascam untuk membangun komunikasi efektif dengan media dan pemangku kebijakan. 

Komunikasi ini penting sebagai jembatan informasi dan untuk memastikan ekosistem penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. 

Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa penyelenggara harus memahami teknis-teknis kepemiluan dalam konteks pengawasan.

Itu termasuk hal-hal yang terkait dengan administrasi pemilu.

"Kemudian kita juga mengingatkan bahwa penyelenggara kita harus memahami teknis-teknis kepemilikan dalam konteks pengawasan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan administrasi pemilu," tandasnya. (*)