Pj Gubernur Jamin Warga Sulsel Matang Berpolitik, Kapolda Siagakan Ribuan Personel Kawal Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof Zudan Arif Fakrulloh memimpin rapat koordinasi persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (8/8/2024) sore.

Rapat ini menghadirkan Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bobby Rinal, Ketua KPU Sulsel Hasbullah.

Jajaran forkopimda Sulsel turut dihadirkan dalam rapat persiapan.

Sejumlah langkah strategis dirumuskan menghadapi tensi politik.

Diantaranya menyikapi daerah rawan Pilkada di Sulsel.

Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh mengaku, ingin menyiapkan suasana harmonis dalam Pilkada serentak.

Sehingga tensi panas Pilkada menurutnya harus terus didinginkan para penyelenggara.

"Kita ingin menyiapkan Pilkada yang damai yang harmonis dan menghasilkan pimpinan pimpinan terbaik untuk Sulawesi Selatan dari jajaran kabupaten kota sampai dengan di Gubernur Provinsi," kata Prof Zudan Arif.

Prof Zudan meyakini daerah di Sulsel sudah pengalaman dalam menyelenggarakan Pilkada.

Empat kali pagelaran Pilkada tingkat gubernur maupun bupati dan wali kota jadi modal belajar.

Sehingga ia meyakini pemerintah kini lebih siap menghadapi segala kondisi di lapangan.

Baca juga: Pemprov Sulsel Transfer Hibah Parpol, Golkar Tertinggi Dapat Rp2,5 Miliar

"Kita harus membangun persepsi yang sama bahwa Sulsel ini aman damai. Di Pilpres kemarin aman damai. Kita Sulsel sudah empat kali Pilkada langsung dari 200,  yang masing masing kabupaten dan provinsi itu sudah empat kali jadi sudah terlatih," kata Prof Zudan.

"Saya percaya betul dengan kematangan masyarakat Sulsel kemudian kematangan Parpol dan kematangan masyarakat untuk menyelenggarakan Pilkada secara aman dan damai kerawanan bisa kita minimalisasikan," lanjutnya.

Jaminan keamanan juga disampaikan Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian.

Ribuan personelnya sudah siap menjaga kondusifitas jelang Pilkada serentak.

"Jumlah personel 15 ribu kekuatan dikerahkan dalam operasi mengamankan proses Pilkada serentak," katanya.

Potensi kerawanan juga sudah dicatat Kapolda Sulsel.

Diantaranya konflik politik persaingan antara calon dan pendukung. 

Konflik politik ini bisa picu ketegangan sosial.

Kemudian kerawanan politik uang, praktik suap dalam pilkada yang dinilai merusak proses demokrasi.

Ketiga penyebaran informasi tidak benar atau hoaks sehingga dapat pengaruhi persepsi publik dan memicu ketegangan.

Begitu juga intimidasi dan kekerasan  dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengganggu proses pilkada.

Parpol Dapat Dana Hibah

Alokasi hibah dana parpol ini terbanyak diberikan ke Partai Golkar.

Golkar mendapat dana hibah Rp 2,562 miliar yang diterima Rahman Pina.

Kemudian tipis dibawahnya ada Partai Nasdem dengan alokasi Rp 2,117 miliar.

Berikutnya ada Partai Gerindra mendapat Rp 2,055 miliar. Partai Demokrat mendapat Rp 1,510 miliar.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Ansyar menyebut sudah ada kenaikan hibah per suara.

"Sudah ada kenaikan 5 ribu per suara yang sah. Ini menurut jumlah suara parpol yang ada di DPRD. Itu sekitar 16 miliar lebih," kata Ansyar.

Terkait peruntukan anggaran tersebut, Ansyar mengaku sudah ada aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

"Memang sudah peruntukannya terkait sekretariat dan Pendidikan politik. Harus dipertanggungjawabkan, harus diperiksa BPK nanti," lanjutnya.

Lebih lanjut ada Partai Amanat Nasional (PAN) mendapat 1,417 miliar.

Lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1,403 miliar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp 1,341 miliar.

Lanjut ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapat Rp 1,225 miliar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima Rp 1,191 miliar.

Selanjutnya Partai Hanura sebesar Rp 722 juta serta Partai Perindo mendapat Rp 537 juta.

Tahapan Pilkada 2024

Persiapan

-Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024

-Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024

-Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024

-Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024

-Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

-Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024- Sabtu, 16 November 2024

-Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024-Jumat, 31 Mei 2024

-Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024-Senin, 23 September 2024

Penyelenggaraan

-Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024- Senin, 19 Agustus 2024

-Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024- Senin, 26 Agustus 2024

-Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024-Kamis, 29 Agustus 2024

-Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024-Sabtu, 21 September 2024

-Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024-Minggu, 22 September 2024

-Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024-Sabtu, 23 November 2024

-Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024

-Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: 27 November 2024-16 Desember 2024.

Disclaimer :

Dukungan resmi partai politik di Pilkada serentak 2024 harus dibuktikan dengan formulir resmi dari KPU (B1/KWK).

Formulir lampiran ini wajib disetorkan pasangan calon saat pendaftaran di KPU, 27-29 Agustus 2024. (*)