Strategi Danny Pomanto Cegah Parpol Pengusung Pindah ke Andi Sudirman Jelang Pilgub Sulsel

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP Sulsel M Iqbal Arifin juga memberi ketegasan bahwa partai ini akan terus bersama memperjuangkan kemenangan di Pilgub dan Pilwali.

"Kalau PDIP perjuangan sudah pasti, kita berharap ini bisa solid kedepan dan itu tadi penekanannya kalau bisa segera B1KWK," ujarnya. 

Begitu juga dengan politisi senior PPP, Amir Uskara, ia memberi sinyal bahwa kehadirannya pada konsolidasi parpol ini menjadi bukti keseriusan PPP pada kolisi ini. 

"Saya kira, kalau PPP dengan kehadirannya di sini sudah bisa dibaca," tuturnya. 

Diketahui, Danny Pomanto melakukan pertemuan dengan parpol koalisi (PDIP, PPP, PKB) di kediamannya Jl Amirullah, Minggu (4/8/2024) malam. 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Azhar Arsyad, pasangan Danny di Pilgub Sulsel sekaligus Ketua DPW PKB Sulsel serta pasangan Pilwali Makassar Indora Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi. 

Ketua DPC PKB Makassar Fauzi A Wawo, sejumlah legislator DPRD Sulsel Fraksi PKB Hengki Yasin, Syarif Patta, Irwan Hamid, anggota DPRD Makassar terpilih PKB Basdir, Fahrizal Arrahman Husain dan rombongan lainnya. 

Hadir pula politisi PPP, Amir Uskara beserta istri, jajaran struktur partai PPP Sulsel dan Kota Makassar. 

Serta hadir pula parpol pengusung dari PDIP, Iqbal Arifin, Ketua DPC PDIP Makassar Andi Suhada Sappaile dan beberapa perwakilan PDIP lainnya. 

Sulsel krisis pemimpin

Peluang adanya skenario pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi bertarung dengan kotak kosong dalam Pilgub Sulsel 2024 kemungkinan sirna.

Itu setelah bakal calon Gubernur Sulsel, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto mengamankan koalisi partai politik. 

Saat ini, Danny Pomanto yang kemungkinan berpasangan dengan Azhar Arsyad didukung 3 partai yang memiliki 22 kursi di DPRD Sulsel dari hasil Pemilu Legislatif 2024. 

Ketiga partai itu, yakni PDIP (6 kursi), PPP (8 kursi), dan PKB (8 kursi).

Namun, dukungan resmi partai di Pilkada harus dibuktikan dengan formulir resmi KPU (B1/KWK).