Wapres Maruf Amin: NU-PKB tak Ada Hubungan Struktural, Agak Aneh Kalau Korslet

“Sebenarnya memang kan tidak sambung (tidak berhubungan), ini tugasnya ini, ini tugasnya ini, seharusnya. Jadi kalau terjadi korslet, itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda,” terangnya.

Untuk itu, Wapres mengharapkan kedua organisasi tersebut segera menemukan titik temu dan solusi terbaik untuk mengakhiri konflik, serta kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Karena itu, kita harapkan, sudahlah, jangan sampai terjadi lagi, berada di jalurnya masing-masing, fokus pada masing-masing tugasnya. Sehingga, tidak terjadi konflik,” pinta Wapres.

“Itu harapan saya, semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Saat memberikan keterangan ini, Wapres didampingi Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. 

Baru-baru ini, PBNU memanggil mantan sekjen PKB, Lukman Edy. 

Lukman Edy menjelaskan kedatangannya ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7/2024). 

Lukman menerangkan kedatangannya itu membahas hubungan PBNU dan PKB yang saat ini tengah memanas. 

Adapun pantau Tribunnews.com di lokasi, eks Sekjen PKB itu datang sekira 12.00 WIB ke kantor PBNU, dan selesai penuhi undangan itu sekira 14.00 WIB.

“Saya datang memenuhi undangan PBNU. Dalam hal ini PBNU mengundang saya sebagai amanah dari Rakernas beberapa waktu yang lalu. Yang ingin mendalami masalah hubungan NU-PKB yang memanas akhir-akhir ini,” kata Lukman kepada awak media.

Kemudian diterangkannya ada keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB.

Lukman Edy juga mengungkapkan hilangnya eksistensi Dewan Syuro PKB, membuat  kepemimpinan PKB kini tersentralisasi pada Ketua Umum Muhaimin Iskandar Cak Imin.

Mulanya ia menerangkan bahwa secara sistematik ada problem yang sangat mendasar PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin. 

Hal itu dikarenakan berkurangnya peran-peran dan kewenangan dari para kyai.

“Pada Muktamar PKB di Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro. Kalau dahulu PKB itu mandatori dari muktamar itu Dewan Syuro, kemudian Dewan Syuro yang memberikan persetujuan kalau ingin mengangkat ketum siapa si a, b atau c,” kata Lukman.