Keamanan Pilkada 2024: Kapolda Sulsel Instruksikan Personel Tak Lalai Jalankan Tugas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi menjamin keamanan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Pilkada 2024.

Hal itu ditegaskan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Pallawa yang berlangsung di Mapolda Sulsel, Rabu (31/7/2024).

Apel ini dihadiri oleh ratusan personel TNI-Polri serta berbagai instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Andi Rian mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan tugas. 

"Pastikan seluruh personel dan peralatan yang akan digunakan dalam operasi ini telah siap secara optimal," ujar Irjen Andi Rian. 

Adapun poin penting yang disampaikan oleh Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian, itu mencakup kesiapan personel dan peralatan.

Semua personel dan peralatan harus dalam kondisi optimal.

Kemudian Koordinasi antara TNI, Satpol PP, Linmas, dan instansi lainnya harus dijaga.

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, dan integritas.

Mendeteksi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, dengan tindakan tegas namun sesuai prosedur hukum.

Kemudian pengawalan logistik dari distribusi hingga pengumpulan harus dilakukan dengan ketat.

Selain itu, guna memastikan keamanan Pilkada Serentak 2024, Polda Sulsel bersama TNI, instansi terkait, dan mitra kamtibmas lainnya akan melaksanakan “Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025”. 

Operasi ini berlangsung selama 138 hari, mulai 1 Agustus 2024 hingga 16 Desember 2024, melibatkan 12.145 personel di seluruh wilayah Polda Sulawesi Selatan.

Polda Sulsel telah membentuk pola pengamanan sistem rayonisasi dengan membagi personel Satbrimob ke dalam 4 rayon.

Mulai Rayon Makassar, Rayon Parepare, Rayon Bone, dan Rayon Palopo. 

Selain itu, 175 personel Brimob disiapkan sebagai cadangan dan dapat dimobilisasi ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan kapan saja dibutuhkan.

Dalam rangka mendukung pengamanan pilkada, Polda Sulsel juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan.

Itu termasuk sistem pendinginan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran HAM dan gangguan kamtibmas menjelang tahapan inti pilkada. 

Mapping potensi konflik sosial akan dilakukan secara detail dan upaya penyelesaian konflik hingga ke akar masalahnya.

Polda Sulsel akan memastikan penggunaan kekuatan dalam menangani konflik sosial sesuai dengan SOP.

Dengan prinsip proporsionalitas, legalitas, kebutuhan, dan akuntabilitas. Untuk bencana alam, koordinasi dengan TNI, BPBD, BMKG, Basarda, dan stakeholder.

Hal itu terkait akan dilakukan untuk mitigasi bencana yang efektif, termasuk persiapan fasilitas pemungutan suara di lokasi pengungsian.

Tindak pidana pilkada akan ditangani dengan koordinasi dan kolaborasi antar komponen sentra Gakkumdu.

Ini untuk memastikan penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan transparan, mendapatkan legitimasi dari masyarakat.(*)