Kajari Takalar Buka Suara Kasus Dugaan Anggaran Titipan Ketua PKK di Kantor OPD
Karna hal itu, Aliansi Mahasiswa Takalar (AMT) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri Takalar, Kamis (1/7/2024).
Penulis: Makmur | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
TRIBUN-TAKALAR.COM - Muncul kegaduhan di publik terkait penganggaran operasional Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Karna hal itu, Aliansi Mahasiswa Takalar (AMT) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri Takalar, Kamis (1/7/2024).
AMT menilai dan menduga ada intervensi berlebihan ke setiap OPD untuk menganggarkan operasional Tim Penggerak PKK.
"Ada dugaan, ada isu yang beredar bahwa, kegiatan-kegiatan PKK yang dikolaborasikan dengan OPD, langsung ditangani oleh PKK," kata Kordinator Aksi Rafiuddin, Rabu (31/7/2024).
"Maka kami menuntut kejaksaan mengusut tuntas penganggaran PKK periode 2022-2023," tambah Rafiuddin.
Menanggapi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Rahmansyah Lantara mengatakan penganggaran kegiatan Tim Penggerak PKK itu adalah wujud sinergitas.
"Pemerintah Kabupaten bersinergi untuk menyatukan sumber daya, ide dan tenaga dalam rangka mencapai tujuan bersama seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal," katanya, Kamis (1/7/2024).
Rahmansyah menambahkan bahwa dalam penganggaran kegiatan Tim Penggerak PKK, ada prosesnya.
"(Terlebih dahulu) dilakukan pemetaan terkait program PKK yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, disesuaikan dengan sub kegiatan dan nomor rekeningnya. Kemudian lahirlah beberapa kegiatan yang beririsan dengan beberapa OPD kabupaten Takalar," katanya.
Untuk jumlah anggarannya, kata Rahmansyah, dianggarkan sebesar 1,1 milyar rupiah yang tersebar 15 OPD.
Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Tenriawaru dikonfirmasi mengatakan pihaknya membutuhkan data-data yang valid untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
"Silahkan laporkan ke kami dengan disertai data-data yang valid. Karna jangan sampai cuma asumsi. Kami terbuka dengan pengaduan dan pelaporan sepanjang itu didukung data yang valid," katanya, Kamis (1/7/2024).
"Kalau sudah ada data-data valid nanti kami akan turun tindak lanjuti," tambahnya.(*)
| Bupati Takalar Firdaus Manye: Rp23,6 Miliar di APBD Perubahan untuk Infrastruktur hingga UMKM |
|
|---|
| Klasemen Akhir Pomnas 2025: Jakarta Juara Umum, Sulsel Peringkat Ke-9 di Bawah NTB, Sumbar, Aceh |
|
|---|
| Bupati Firdaus dan DPRD Takalar Setujui APBD Perubahan, Anggaran Naik Rp23,6 Miliar |
|
|---|
| Bupati Takalar Kumpulkan Camat dan OPD, Firdaus Daeng Manye: Samakan Langkah di Sisa Tahun |
|
|---|
| Anak-anak Keracunan, Netizen Geram: Benarkah Makan Bergizi Gratis yang Salah? |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.