Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilgub Sulsel 2024

Terungkap Alasan Golkar Lebih Pilih Andi Sudirman-Fatmawati daripada Kader Sendiri

DPP Golkar hampir pasti mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024.

Editor: Ari Maryadi
Golkar
Kolase kader Golkar dapat surat tugas bakal calon Gubernur Sulsel dari Ketua Umum Airlangga Hartarto. 

"Sejak era Orde Baru, Golkar tidak pernah tidak mencalonkan kader sendiri di Pilgub Sulsel. Tetapi hal itu tidak bisa jadi ukuran karena dinamika politik nasional kadang tidak sejalan dengan dinamika politik lokal. Ketika tidak ada kader yang diusung, itu berarti pasti ada kepentingan lain yang bersinggungan," ungkap Nurdin Halid.

Nurdin Halid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi.

Andi Sudirman Sulaiman berstatus non kader parpol manapun.

Adapun Fatmawati Rusdi adalah kader Partai Nasdem.

Sementara itu ada empat kader Golkar masuk bursa bakal calon Gubernur Sulsel.

Keempat kader itu sudah 8 bulan memegang surat tugas bakal calon Gubernur Sulsel dari Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Mereka yakni Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, dan Bupati Luwu Utara sekaligus Ketua DPD II Golkar Lutra Indah Putri Indriani.

Nurdin Halid: Kotak Kosong Itu Musyawarah Mufakat

Nurdin Halid mengungkapkan peluang terjadinya kotak kosong di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024.

Nurdin mengatakan, konstelasi politik terbaru di level nasional memungkinkan terjadinya kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024 kali ini.

"Besar kemungkinan kotak kosong di Pilgub Sulsel 2024. Kalau feeling politik saya itu kemungkinan kotak kosong," kata Nurdin Halid kepada wartawan Minggu (28/7/2024).

Nurdin Halid menilai, kotak kosong adalah bentuk musyawarah mufakat partai politik.

Ia berpandangan, musyawarah mufakat sejalan dengan demokrasi Pancasila.

"Kotak kosong itu dibuka ruang oleh undang-undang. Menurut saya, salah satu implementasi demokrasi Pancasila itu musyawarah mufakat. Ada peluang kesepakatan partai politik cukup satu calon," ujar Nurdin Halid.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan DPP Golkar kemungkinan menerbitkan SK rekomendasi dukungan pada awal Agustus 2024.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved