Dulu Pegang Tongkat Komando Kapolri, Kini Jenderal Sutarman Pilih Jadi Petani di Kampung

Fotonya di sawah pernah viral di media sosial.

Pernah Tolak Tawaran Dubes dari Jokowi

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Polri, Jenderal (Pol) Sutarman menyatakan ingin mendedikasikan hidupnya untuk membantu rakyat.

Ia menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadikannya sebagai duta besar ataupun komisaris badan usaha milik negara.

"Saya terima kasih sudah ditawarkan itu. Saya bekerja di pemerintahan hampir 34 tahun. Sisa hidup saya akan saya gunakan untuk membantu rakyat yang masih membutuhkan," ujar Sutarman di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2015) siang.

Sutarman menegaskan bahwa dia tidak akan terjun lagi ke pemerintahan atau dunia politik.

Ia ingin pulang kampung ke Sukoharjo, Jawa Tengah.

Cerita Sutarman Tolak Tawaran Dubes

Dia tak berkantor lagi di Mabes Polri sampai masuk masa pensiun pada Oktober 2015. Selain bergerak di bidang sosial, Sutarman pun akan melanjutkan pekerjaan ayahnya, yakni bertani.

"Dengan bertani, saya ikut membantu program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Saya akan habiskan sisa hidup saya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan, butuh sentuhan lembut tangan-tangan kita. Saya akan gunakan tangan saya untuk itu," ujar dia.

Sutarman tak lagi menjabat sebagai Kapolri sejak Jumat (16/1/2015) setelah Presiden Jokowi meneken keputusan presiden tentang pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri (baca: Jokowi Tawarkan Sutarman Jabatan Dubes atau Komisaris BUMN).

Presiden kemudian menunjuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala Polri.

Jokowi Tawarkan Sutarman Jabatan Dubes atau Komisaris BUMN

Presiden Joko Widodo menawarkan jabatan khusus kepada Jenderal (Pol) Sutarman setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Polri. Kepada Sutarman, Jokowi menawarkan jabatan duta besar atau komisaris BUMN.

"Presiden sudah menawarkan jabatan di luar TNI/Polri, bisa dubes atau BUMN. Kami terserah pejabatnya mau atau tidak," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2015), dikutip dari Kompas.com.