39.000 Korban Tewas di Gaza, Netanyahu Isyaratkan Gencatan Senjata

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), bakal terlibat dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dalam waktu dekat, Jusuf Kalla akan bertolak ke Timur Tengah menindaklanjuti mediasi upaya gencatan senjata di Palestina.
Ini bukan kali pertama Jusuf Kalla terlibat dalam misi perdamaian internasional tersebut. 

Pada 2014-2019, Jusuf Kalla menjadi salah satu tokoh di balik perdamaian antara Afghanistan dan Taliban. 

Kedua kubu diundang ke Indonesia untuk berdialog membicarakan solusi terbaik menyelesaikan konflik di dalam negara tersebut.
Kemudian, di tahun 2012, Kalla juga aktif menyerukan penyelesaian konflik di antara Pemerintah Myanmar dengan warga Muslim Rohingya.

Saat berkunjung ke Ladang Minyak Riau, Jusuf Kalla mengungkapkan harapannya agar konflik di Palestina bisa diselesaikan secepatnya.

JK mengatakan, sudah terlalu banyak warga Palestina yang menjadi korban. JK menyebut, tak hanya warga Gaza yang menyerukan gencatan senjata, namun warga Israel pun sudah banyak yang mendesak perdana menteri Israel, Benyamin Netanyahu untuk menghentikan perang.

Kendati demikian, hingga kini gencatan senjata tak kunjung terwujud. Tawar menawar proposal masih terjadi antara Hamas dengan Israel.

JK akan berangkat ke Timur Tengah atas undangan Hamas, untuk mendorong gencatan senjata di Gaza.“Ya saya follow up-nya minggu ini malahan.

Saya akan ke sana, diundang mereka (Hamas), minta ketemu, (saya bilang) oke, kita ketemu,” kata JK, Selasa (9/7/2024).

Awal Mei 2024 lalu, JK telah bertemu dengan perwakilan Hamas di Kuala Lumpur, Malaysia.
JK mengatakan, gencatan senjata di Gaza sangat penting dan harus segera diwujudkan. 

Pasalnya, jika tidak dilakukan secepatnya, akan makin banyak warga sipil yang tidak berdosa yang akan menjadi korban.

Selain itu, perdamaian ini juga penting bagi Israel.

Menurut JK, gencatan senjata di kedua pihak, akan bermanfaat bagi keamanan dan kenyamanan warga Israel.

“Kita berharap perjanjian gencatan senjata di Doha (Qatar) itu bisa sepakat. Karena ini kalau nggak, korbannya bisa banyak sekali dari kedua belah pihak,” kata dia.(*)